Driver Ojol di Garut Demo Tolak Kenaikan BBM, Juga Minta Potongan Aplikator Diturunkan

Aksi unjuk rasa dimulai pada Kamis (8/9/2022) sejak 09.00 WIB, dari Bundaran Simpang lima Rancabango dengan menggelar orasi terbuka. Sebagian badan jalan pun digunakan jadi tempat orasi.

Usai berorasi di Bundaran Simpang Lima, massa aksi pun melanjutkan aksi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut untuk menemui anggota dewan.

Asep Suryana, koordinator unjuk rasa mengungkapkan, ada dua pihak yang menjadi sasaran aksinya yaitu pemerintah dengan tuntutan kenaikan tarif, dan juga pihak aplikator tempat mereka menjadi mitra.

"Kenaikan BBM ini jelas sangat memberatkan kita, makanya kita minta aplikator juga mengurangi potongan," katanya.

Asep Suryana melihat, kebijakan pemerintah saat ini melalui Kementerian Perhubungan menaikan tarif, jika tidak diikuti dengan penurunan persentase potongan dari aplikator, tidak akan memberi dampak bagi para penarik ojek online.

Asep mengakui, setelah kenaikan BBM memang ada peningkatan jumlah pemakai ojek online.

Namun, peningkatan ini tidak otomatis membuat pendapatan para penarik ojek online meningkat.

"Memang ada peningkatan meski tidak signifikan, tapu itu juga tidak berdampak pada peningkatan pendapatan," katanya.

Selain soal potongan, Asur juga meminta Kemenkominfo memantau aplikasi-aplikasi ojek online yang bisa disebut liar di Garut karena tidak memiliki staf dan kantor di Garut.

Karena, kehadiran mereka bisa menimbulkan gesekan antar sesama driver ojek online.

"Karena tarifnya tidak rata, jadi bisa menimbulkan gesekan," katanya.

EP (42), salah satu driver ojek online dari aplikasi Gojek yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan, potongan dari aplikatornya cukup besar.

Tiap orderan yang diterima driver, aplikasi mendapat keuntungan 20 persen dari nilai order dan Rp 1.000 dari tiap orderan.

"Yang Rp 1.000 itu nilainya tetap, selain itu ada lagi biaya potongan 20 persen," katanya.

Makanya, tiap driver yang mendapatkan order dengan jarak terdekat saja dengan tarif rata-rata Rp 11.000, yang bisa diterima oleh driver tidak lebih dari Rp 8000.

"Kalau saya terlalu vokal nanti saya bisa kena PM (Putus Mitra)," katanya.

Karenanya, menurutnya jika kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah tidak diikuti dengan penurunan persentase potongan dari aplikator.

Kenaikan tersebut disebut tidak memberi dampak besar bagi para driver.