Pemkab Bogor Mulai Kurangi Jumlah Pegawai Honorer

Namun, pengurangan itu tidak dilakukan dengan pemberhentian pegawai yang ada saat ini.

"Kalau ada (pegawai honorer) yang berhenti juga jangan dulu diganti karena kita sedang merumuskan kebijakan dan menghitung formasinya," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan di Cibinong, Bogor, Rabu (14/9/2022), seperti dilansir Antara.

Irwan memperkirakan ada lebih dari 21.000 pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini.

Dari jumlah tersebut hanya sekitar 17 ribu pegawai yang bisa diusulkan untuk mengikuti tes CPNS dan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) karena sisanya di luar tanggung jawab perangkat daerah.

"Maka dari itu kita mengimbau jika non-ASN yang berhenti, atau berhenti atas permohonan sendiri, kita harap tidak ada penggantinya. Proses rekrutmen jangan dulu dilakukan. Karena kita merumuskan kebijakan," terang Irwan.

Meski begitu, menurutnya komposisi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bogor belum ideal.

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab melayani 5,4 juta penduduk dengan kapasitas 15.500 ASN, dan 1.205 di antaranya akan pensiun tahun ini.

"Saat ini, seorang PNS itu melayani sekitar 350 penduduk. Masih belum ideal. Karena selain jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah Kabupaten Bogor ini juga kan sangat besar," paparnya.

Pemkab Bogor juga telah kembali mengajukan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada KemenPAN-RB RI.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bogor, Nia Kusmardini menyebutkan, tahun ini mengajukan penambahan sebanyak 3.620 PPPK.

"Untuk formasi PPPK tahun 2022, total 3.620 orang," kata Nia.

Dari total kuota 3.620 PPPK, sebagian besar khusus untuk formasi guru, yaitu 3.039 orang. Kemudian, sisanya yaitu formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain.

Namun, dengan bertambahnya jumlah PPPK akan membebani pembiayaan gaji pegawai menggunakan anggaran daerah.

Tahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar.

Kemudian, tahun depan Pemkab Bogor berencana menganggarkan Rp 380 miliar untuk gaji PPPK.