Banjir Bandang Pameungpeuk, Bupati Garut Singgung Wagub Jabar yang Salahkan Kerusakan Hutan

Padahal, kata Rudy, Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kewenangan dalam penanggulangan masalah itu.

"Yang selalu menyalahkan hutan ya Pak Uu, Pak Wagub, (padahal) kan kewajibannya Pak Uu, kita (Pemkab) tidak ada Dinas Kehutanan," jelas Rudy yang ditemui Senin (26/09/2022) usai memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Garut.

Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sama sekali tidak punya kewenangan dalam pengelolaan hutan dan sungai yang ada di wilayahnya. 

Karena itu, Rudy tidak bisa menganggarkan dana untuk pengelolaan hutan.

"Dinas Kehutanan oleh provinsi, galian C pun oleh provinsi, kita tidak punya kewenangan," katanya.

Sama halnya dengan pengelolaan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pun disebut Rudy juga bukan kewenangannya.

Cimanuk misalnya, di bawah pengelolaan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Sementara dua sungai yang jadi penyebab banjir bandang di Pamengpeuk, jadi kewenangan provinsi pengelolaannya.

"Kita yang terkena dampaknya terus soal kebijakan hutan," katanya.

Karenanya, Rudy pun mengingatkan kepada Uu untuk tidak saling menyalahkan.

"Rakyat Garut juga rakyat beliau juga kan, ayo kita jangan gitu, kita lakukan sama-sama dengan Perhutani, BKSDA dan PTPN," ajak Rudy.

Soal langkah konkret yang akan diambil Pemkab Garut agar banjir bandang tidak terulang, Rudy belum melakukan pembahasan khusus dengan pemerintah provinsi.

Pasalnya, rehabilitasi hutan perlu waktu yang lama.