115 Pegawai Kontrak Dirumahkan, Personel Satpol PP Bandung Barat Tinggal 62

Hal itu terjadi karena 115 personel Satpol PP yang berstatus tenaga kerja kontrak mulai 1 Oktober 2022 harus dirumahkan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin, mengatakan dari 62 pegawai yang tersisa, 20 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 40 orang merupakan CPNS.

Asep sadar betul, jumlah tersebut tentu menghambat kerja-kerja Satpol PP di Bandung Barat. Mau tak mau Asep menyesuaikan beban kerja dengan kekuatan sisa personel yang ada.

“Ini pasti berdampak juga pada penertiban dan tugas pokok Satpol PP, hanya saja dengan kondisi 3 bulan ini kita akan mengefektifkan Satpol PP yang berstatus PNS dan CPNS,” papar Asep saat dihubungi, Senin (3/10/2022).

“Dengan jumlah terbatas, kita pastinya akan lebih berkoordinasi juga dengan Polsek, dan Koramil di wilayah dalam melakukan pengamanan,”imbuhnya.

Sebagai informasi, perumahan 115 personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat yang berstatus tenaga kerja kontrak dilakukan karena ketiadaan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sekarang off (dirumahkan) dulu karena uangnya juga enggak ada. Alasannya karena anggaran keuangan untuk gaji 115 anggota Satpol PP sampai dengan September. Tapi, nanti dimulai lagi pada Januari (2023) kalau anggarannya sudah ada pada APBD murni," ungkap Asep.

Menurut Asep, Pemkab Bandung Barat tidak menganggarkan gaji untuk para personel Satpol PP selama tiga bulan ke depan. 

Hal itu berdasar pada APBD perubahan yang sudah disahkan pada 30 September 2022.

"Tidak ada penambahan anggaran untuk TKK, malahan ada pengurangan di setiap SKPD. Jadi, di dalam APBD perubahan itu, gaji TKK untuk 3 bulan tidak dianggarkan kembali," sebutnya.

Sedikitnya, Satpol PP membutuhkan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk membayar gaji para personel Satpol PP selama 3 bulan ke depan.

Sebab 115 personel memiliki gaji rata-rata Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan tergantung masa kerja dan tingkat pendidikan yang mereka miliki.