Perbaikan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Rp 3,38 Miliar Tuai Kritik

BANDUNG, KOMPAS.com - Perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dibanjiri kritik.

Mengutip laman LPSE Kabupaten Bandung, anggaran perbaikan Ruang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mencapai Rp 3,38 miliar.

Tender perbaikan gedung yang berada tepat di sebelah gerbang masuk komplek Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung itu, dimenangkan dan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPTUR).

Kendati sedang diperbaiki, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana dari proses perbaikan tersebut.

Ia mengaku belum sekalipun didatangi pengembang atau perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

"Karena kebijakan pembangunan gedung atau infrastruktur itu sentral di DPTUR. Kalau nilainya lelang berarti barang dan jasa, sampai hari ini alhamdulillah saya belum kedatangan pengembang, pengusahanya siapa," katanya ditemui di Baleendah, Kamis (6/9/2022).

Meski begitu, ia membenarkan jika ekspos perbaikan gedung DPRD Kabupaten Bandung sudah dilakukan sejak awal.

Belum adanya pihak-pihak yang terlibat dalam proses perbaikan gedung tersebut, ia mengaku akan tetap menjalankan fungsi sesuai dengan tugasnya.

"Kami akan lakukan kontrol, apakah hasil sesuai atau tidak," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya masih mengikuti jadwal perbaikan yang diajukan saat ekspos yakni 150 hari kerja.

Bila progres pembangunan tidak sesuai dengan ekspose awal, pihaknya berjanji akan melakukan langkah-langkah.

"Terus yang kedua progresnya saya lihat siang malam dilakukan pekerjaan, artinya kalau pada waktunya tidak selesai nanti kita akan lakukan langkah dari DPRD," beber dia.

Mengesampingkan Keselamatan Kerja

Sementara itu, kritik datang dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto. Yanto mengaku baru memerhatikan perbaikan gedung tempat ia bekerja.

Ia menilai, proses perbaikan gedung tersebut masih jauh dari harapan.

"Baru lihat dan memerhatikan pembangunan sekretariat DPRD ternyata jauh dari harapan," kata Yanto.

Tak hanya jauh dari harapan, Yanto menyebut perbaikan tersebut jauh dari profesional, baik dari sisi kerapian, unsur keselamatan pekerja, dan lingkungan sekitar.

Bertumpuknya bambu yang sudah tidak terpakai dan berserakan di sebelah gedung yang sedang diperbaiki itu menganggu kenyamanan.

"Ini bambu yang tidak terpakai dibiarkan berserakan. Bagaimana kalau ada percikan api yang menimbulkan kebakaran, atau terlindas oleh pengendara sepeda motor sampai jatuh? itu kan berbahaya," ungkapnya.

Melihat hal itu, pihaknya meminta konsultan pengawas melakukan fungsi MB ya dengan benar, supaya kontraktor melakukan pekerjaannya dengan benar sesuai kontrak.

"Yang dekat saja seperti ini pengerjaannya. Apalagi yang jauh. Saya minta konsultan pengawas melakukan pengawasan dengan benar dan memberitahukan kepada kami khususnya Komisi C perihal rekomendasi hasil pengawasannya," pungkasnya.