Ridwan Kamil Terima 16.000 Calon Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Nanti Dipilih 10 dan Diserahkan ke Presiden

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menerima 16.000 calon nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) dari warga Jabar.

16.000 nama tersebut didapatkan Ridwan Kamil dari sayembara yang digelarnya.

"Nanti diseleksi oleh tim saya 10 nama. Nanti saya serahkan ke Pak Presiden, karena beliau yang berkenan. Tapi idenya yang penting kecepatan," ujar Ridwan Kamil uji coba operasional pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar Bandung, Rabu (16/11/2022).

Dalam uji coba tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan rasa bahagianya lantaran Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan uji coba operasional pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Uji coba dilakukan di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).

Kedua pimpinan negara itu menyaksikan uji coba KCJB secara virtual dari perhelatan G-20 di Bali.

"Walaupun secara virtual pergerakan pertama rangkaian kereta cepat. Walaupun keretanya kereta inspeksi, tapi sebenarnya barangnya sama, hanya dalamnya aja yang berbeda," ungkap Ridwan Kamil.

Pria yang karib disapa Emil itu menyebut, percobaan KCJB hanya 15 kilometer dari Stasiun Tegalluar menuju Kopo.

"Tadi kita lihat dan saksikan, keduanya (Jokowi dan Xi Jinping) tersenyum, ditepuk tangani oleh kedua presiden tersebut, meskipun di tesnya hanya sepanjang 15 km saja," tambahnya.

Kebahagiaan dan rasa gembira Emil bukan tanpa alasan. Menurutnya, pembangunan proyek nasional ini sudah menyerap 13.000 tenaga lokal.

Bahkan, proyek ini akan terus berlangsung ke wilayah Karawang bahkan Surabaya.

"Belum pajaknya, belum juga pengembangan di kota-kota lainnya. Bahkan katanya Presiden berencana meneruskan hingga Surabaya," kata Emil.

Melihat progres tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung percepatan pembangunan. Meskipun, pengerjaan tahap pertama KCJB cukup merepotkan.

"Tapi yang kedua insya Allah lancar, apalagi nanti tanahnya melipir jalan tol sampai Surabaya. Sehingga komponen pembebasan lahan yang awalnya sebesar Rp 15 triliun, tidak perlu terjadi karena kita bisa menghemat dengan cara lain," ungkapnya.