Salin Artikel

Kisah Warga Bandung Kecewa TV Analog Dimatikan, STB Gratis Hanya 4 Per RW

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (3/12/2022), siaran TV analog di Jawa Barat dimatikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Bandung, diminta beralih menonton televisi lewat siaran TV digital.

Suntik mati siaran TV analog ini merupakan program Analog Switch Off (ASO) Tahap II setelah dilakukan di wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu.

Taruna Mulya (60), warga Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut.

Pasalnya, di kalangan masyarakat kecil, menonton televisi merupakan satu-satunya hiburan yang bisa diminati secara gratis.

Menurutnya, sosialisasi terkait peralihan siaran TV analog ke siaran digital masih belum maksimal.

"Kenapa harus mendadak kaya gini, buat saya gak menyeluruh tuh sosialisasinya," katanya ditemui, Senin (5/12/2022).

Konversi dari siaran TV analog ke siaran digital, harus seperti konversi minyak tanah ke gas elpiji beberapa tahun lalu.

Kala itu, ia masih mengingat betul bagaimana pemerintah berupaya mengkonversi secara merata.

"Indonesia kan ada banyak provinsi dan banyak Kota dan Kabupaten, satu-satu dulu, jangan dadakan gini," ujarnya.

Selain menganggap sosialisasi konversi tersebut kurang terkomunikasikan, banyaknya informasi tak jelas membuat situasi semakin tak jelas.

Ia mengakui, saat itu mengetahui bahwa siaran TV analog yang akan pertama kali dimatikan, yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Akan tetapi, informasi yang didapatnya tidak terlalu jelas. Saat itu, ia mempertanyakan apakah akan langsung mengarah ke Jawa Barat atau langsung ke wilayah lain.

"Tahu sempat ada kabar dan lihat berita, tapi enggak jelas, katanya percobaan dulu tapi ternyata enggak kayak gitu," ungkapnya.

Taruna mengaku kesal manakala masyarakat dipaksa untuk menunggu subsidi alat Set Top Box (STB) agar bisa menyaksikan siaran TV digital.

Rasa kesalnya semakin memuncak ketika ia dan anggota keluarga lainnya tidak bisa menyaksikan perhelatan akbar Piala Dunia 2022.

Tak hanya itu, istri dan anaknya juga sempat tidak bisa menyaksikan acara-acara yang disukai.

"Kalau saya jelas enggak bisa nonton Piala Dunia dan Preman Pensiun, terus istri saya enggak bisa nonton film India, cucu saya enggak bisa nonton kartun, pas waktu dimatikan," tambahnya.

Taruna mengungkapkan, saat siaran TV analog dimatikan ia tidak langsung mendapatkan atau membeli STB.

Pasalnya, ia menunggu subsidi dari pemerintah terkait penyediaan STB. Namun, setelah beberapa hari, STB gratis tidak kunjung datang.

Lama berharap dan menunggu, ternyata ia mendapatkan informasi bahwa yang mendapatkan subsidi STB dari pemerintah di satu RW hanya empat orang.

"Saya nunggu, karena bersyukur kan sudah dimatikan dan ternyata dikasih gratis sama pemerintah. Eh, tahunya satu RW yang dapat hanya segelintir aja," sambungnya.

Membeli STB sendiri

Sementara itu, warga lainnya, Elvan (36), putra pertama Taruna, langsung membelikan STB di toko elektronik.

Elvan mengatakan, STB yang didapatkannya bermerk Polytron dengan harga Rp 200.000.

"Saya langsung beliin aja STB itu, awalnya sepakat sama Bapak untuk menunggu dari pemerintah," kata Elvan.

Saat membeli STB, kata Elvan, ia tak mengalami antrean panjang seperti saat ini yang ramai diberitakan.

Selain itu, harga STB yang didapatkannya juga masih terjangkau dan belum naik signifikan.

"Saya beli di toko, harganya masih sama sesuai dengan yang di web Polytron-nya, market place juga sama harganya, kalau sekarang harganya naik dan kalau beli langsung ngantre cukup lama," ungkapnya.

Taruna merasa beruntung, sang anak membelikan STB secara mandiri tanpa menunggu subsidi dari pemerintah.

Pasalnya, ia mengatakan khawatir kualitas STB dari pemerintah tidak bisa bertahan lama.

Hal itu, kata Taruna, terlihat dari beberapa kejadian ledakan akibat STB dari subsidi pemerintah.

"Saya merasa beruntung aja, dapet STB sekarang, apalagi kemarin-kemarin sempat ada kabar STB subsidi jelek kualitasnya dan ada yang meledak juga," ujar dia.

Ia berharap pemerintah harus serius melihat fenomena STB subsidi yang meledak.

Pasalnya, masyarakat sudah dirugikan karena harus merelakan siaran analog mati kemudian harus membeli STB agar bisa menikmati lagi hiburan.

"Harusnya pemerintah itu ngasih kualitas STB yang bagus, soalnya masyarakat kan sekarang harus mengeluarkan lagi uang untuk membeli STB. Jangan salah kalau nantinya banyak masyarakat yang menolak STB subsidi itu karena kualitasnya yang mengkhawatirkan," pungkas dia.

https://bandung.kompas.com/read/2022/12/05/114449978/kisah-warga-bandung-kecewa-tv-analog-dimatikan-stb-gratis-hanya-4-per-rw

Terkini Lainnya

Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com