Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK, Ridwan Kamil Beri Pembelaan

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal pelaporan Bupati Cianjur Herman Suherman terkait bantuan bagi korban gempa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku sudah mengonfirmasi langsung dari Herman soal masalah tersebut.

"Saya udah konfirmasi, media hati-hati. Berikan porsi berita yang adil, kasihan menurut saya Bupati Cianjur," ucap Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/12/2022).

Emil menjelaskan, mekanisme bantuan bagi korban gempa Cianjur. Ia menjelaskan, pintu bantuan bagi korban terbagi jadi dua cara. Yakni, lewat pemerintah dan memberi bantuan langsung kepada korban.

Jika bantuan diberikan kepada pemerintah, maka ada mekanisme penyaluran agar semua bantuan bisa disalurkan secara merata.

"Karena mungkin (bantuan) barangnya sedikit, yang butuh banyak. Maka barang yang datang di-repacking supaya yang mendapatkan lebih merata," ucapnya.

Emil meyakini tudingan tersebut tidak benar. Karena itu, ia meminta media untuk memberikan ruang klarifikasi kepada Bupati Cianjur.

"Saya sendiri tidak meyakini ada dugaan negatif itu, tolong media berikan klarifikasi seluas-luasnya kepada Bupati Cianjur yang menurut saya mendapat musibah ditambahi seperti ini, saya kira ujiannya luar biasa," jelasnya.

Seperti diberitakan, kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Acsenahumanis Respon Foundation melaporkan Bupati Cianjur Herman Suherman atas dugaan penyelewengan dana bantuan gempa.

Perwakilan Acsenahumanis Respon Foundation, Ery mengatakan, bantuan tersebut diberikan pihak asing bernama Emirates Red Crescent untuk membantu korban gempa Cianjur pada November 2022.

Bantuan itu berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu dengan sumber tenaga solar, serta battery charger untuk tenda.

Menurut Ery, Herman diduga menyalahi standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," ujar dia dalam keterangan tertulisnya.