Diduga Selewengkan Bantuan bagi Korban Gempa, Bupati Cianjur Siap Diperiksa KPK: Laporan Itu Juga Harus Dibuktikan

KOMPAS.com - Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku siap mengikuti rangkaian prosedur pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur.

Pernyataan tersebut disampaikan Herman melalui Juru Bicara (Jubir) Tim Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Budhi Rahayu Toyib, di Pendopo Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Senin (2/1/2023).

Budhi mengatakan, KPK sampai saat ini belum memberi informasi mengenai kelanjutan laporan kasus tersebut.

"Akan tetapi, pada prinsipnya, Pemkab Cianjur akan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan KPK," kata Budhi, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (3/1/2023).

"Pak Bupati (Cianjur) siap untuk diperiksa, karena laporan itu juga harus dibuktikan," imbuhnya.

Dia menambahkan, Herman siap menjelaskan semua hal soal bantuan gempa Cianjur, mulai dari penerimaan hingga penyaluran.

"Kita akan menjelaskan semuanya, mulai dari datangnya bantuan, diterima siapa, hingga disalurkan ke mana saja. Intinya Pemkab siap untuk diperiksa, karena pada akhirnya juga kita akan diperiksa BPK," ujar Budhi.

Menurut Budhi, pihaknya saat ini sedang memperbaiki catatan penerimaan dan penyaluran bantuan gempa Cianjur agar data yang disampaikan saat pemeriksaan berlangsung tak bermasalah.

"Kita khawatir sejak awal terjadi hal-hal seperti tidak tercatatnya sebuah bantuan yang diterima dan yang telah terdistribusikan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi penyelewengan bantuan bagi korban gempa Cianjur.

Pihak yang mendampingi pelapor, Erry mengatakan, Herman diduga menggunakan jabatannya untuk memotong alur penyaluran bantuan korban gempa dari pihak asing, yakni Emirates Red Crescent.

Bantuan itu berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu dengan sumber tenaga solar, serta pengisi data baterai untuk tenda.

Ery menduga, Herman menempatkan bantuan itu ke sejumlah gudang dan ruko. Penyaluran bantuan itu kemudian dipotong dan kemasannya diubah menjadi berlogo partai politik.

“Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar,” ujar Ery, sebagaimana diberitakan nasional.kompas.com, pada Senin (2/1/2023).

Sumber: Kompas.com (Penulis: Syakirun Ni'am | Editor: Novianti Setuningsih)