Proyek Revitalisasi Situ Gede Tasikmalaya Rp 6,3 Miliar Disebut Sudah 100 Persen, Ini Nyatanya

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Proyek revitalisasi objek wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dengan anggaran Rp 6,3 miliar disebut sudah 100 persen. Namun nyatanya, proyek tersebut masih terlihat "setengah matang" atau tanggung tak selesai.

Dari pantauan Kompas.com di lokasi, proses rehabilitasi terpusat di satu sisi saja dengan bangunan baru untuk pedagang kaki lima (PKL) dan tempat lesehan.

Selain itu, ada pembangunan pedestrian yang dulunya merupakan jalan inspeksi danau yang dipenuhi para PKL serta pembukaan jalan baru untuk warga sekitar.

Adapun proyek ini sebelumnya diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jabar Tahun 2022.

"Progres anggaran Rp 6,3 miliar ini pengerjannya sudah 100 persen. Karena sudah tidak ada tambahan lagi. Itu hasil adendum waktu dari tanggal 24 Desember ke tanggal 30 Desember (2022). Sekarang masuk masa pemeliharaan 6 bulan. Yang belum rapi, nanti bisa dirapikan pada masa pemeliharaan," jelas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Revitalisasi Objek Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya, Darmadi kepada wartawan di kantornya, Selasa (3/1/2023).

Darmadi menambahkan, proses pengerjaan rehabilitasi Objek Wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat melalui pihak ketiga.

Total anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan Detail Enggenering Desain (DED) rehabilitasi Situ Gede Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebesar Rp 40 miliar. Namun, anggaran proyek ini baru turun Rp 6,3 miliar lewat APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 lalu.

"Saya maklum mereka (PKL) ingin cepat jadi, tapi yang masih kurang akan dibenerin selama masa pemeliharaan. Waktu sosialisasi, saat warung lama dibongkar, mereka berdiri tidak ada izin dan tak ada kontribusi untuk provinsi. Namun, karena kami mengerti, prioritas 30 warung itu disampaikan. Mereka akan kerja sama dengan pemkot dan pemprov model usahanya. Apakah sewa atau seperti apa nanti akan dibahas," tambah dia.

Adapun yang dipermasalahkan adalah bentuk atap bangunan proyek yang ukurannya terlalu tinggi sehingga membuat genangan air di lantai saat hujan.

Pihaknya pun berharap kekurangan anggaran untuk pembangunan sesuai DED yang ditetapkan akan turun di anggaran Provinsi Jawa Barat 2023 sekarang.

"Saya sebagai PPK mengacu pada DED. Itu memang kami sudah berikhtiar unfuk tampias (atap) tidak masuk air. Setelah ini diterima, mungkin akan ada kelengkapan yang tidak ada dalam kontrak. Misalnya macam tirai. Nanti sambil berjalan, kekurangannya akan dievaluasi lagi. Kerjaan ini kan baru tahap satu. Kelanjutan 2023, dengar-dengar belum ada. Namun total itu kan Rp 40 miliar, apakah sisanya tahun ini, kami berharap," pungkasnya.