Mendesak, Pemkab Cirebon Kebut Migrasi KTP Digital 1,7 Juta Warga

CIREBON, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon Jawa Barat, gencar menyosialisasikan migrasi KTP fisik ke KTP digital, Selasa (10/1/2023).

Mereka menjaring sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) usai kegiatan sosialisasi di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon.

Pantauan Kompas.com di lokasi, sejumlah ASN dan pekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, langsung mendaftarkan KTP digital ke sejumlah petugas Disdukcapil.

ASN, pekerja, atau warga yang mendaftar langsung dapat mengaktivasi proses pengajuannya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi menyampaikan, migrasi dan daftar KTP digital merupakan kebutuhan mendesak. Tidak hanya bagi ASN, tapi seluruh warga Kabupaten Cirebon dan warga negara Indonesia umumnya.

Untuk tahap awal, migrasi ini dilakukan kepada warga yang KTP-nya membutuhkan perubahan atau pergantian blangko.

Pasalnya, keberadaan blangko pada beberapa waktu lalu terbatas atau habis. Akibatnya, warga yang mengajukan pembaharuan TKP, langsung diminta berproses migrasi ke digital.

“Untuk mengantisipasi warga yang ganti status, pindah datang, hilang, maupun rusak. Sehingga fungsi identitas digital merupakan kesiapan kependudukan zaman digital, juga untuk mengantisipasi kebutuhan yang ganti blangko, kita alihkan ke digital,” kata Iman saat ditemui Kompas.com di gedung setda, Selasa (10/1/2023).

Pemerintah Kabupaten Cirebon, sambung Iman, sudah memulai sosialisasi dan migrasi KTP Digital secara bertahap sejak November 2022. Sejak saat itu hingga Januari 2023, terdata 2.000 warga sudah migrasi ke KTP Digital.

Di tahun 2023, Iman menargetkan 25 persen dari 1,7 juta warga, memiliki KTP Digital. Iman optimis target tercapai lantaran warga merespons positif KTP Digital.

Ahmad Rofahan, warga yang tinggal di Kawasan Buntet Pesantren, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyambut positif transformasi KTP fisik ke KTP digital. Pasalnya, KTP fisik memiliki kendala salah satunya rusak, sehingga mengalami masalah di beberapa instansi.

“KTP fisik saya mulai pudar, gambar fotonya juga sudah tidak jelas. Beberapa pihak menunda proses pengajuan layanan yang saya ajukan, sehingga ini menjadi kendala. Tapi dengan KTP Digital masalah teratasi,” kata Rofahan saat ditemui usai melakukan pendaftaran.

Rofahan juga menyebut, warga yang mendaftarkan di identitas digital langsung terintergrasi dengan identitas lain, seperti BPJS, Kementerian Kesehatan, NPWP, dan juga Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu mendatang.