Mantan Ketua DPRD Jabar dan Istrinya Divonis Bebas atas Kasus Penipuan dan Penggelapan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawaty atas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan (TPPU).

Ketua Majelis Hakim Dwi Sugianto menyatakan, terdakwa Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntun Umum (JPU) pada dakwaan kesatu.

"Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu pertama oleh Penuntun Umum," katanya saat membacakan vonis di PN Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/2/2023).

Kendati begitu, kedua terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Perdata sesuai dengan apa yang didakwakan JPU.

Hakim menilai, Irfan tidak terbukti melakukan penipuan sesuai dengan dakwaan kesatu pertama yakni Pasal 378 KUHP. Selanjutnya hakim membebaskan Irfan dari sejumlah dakwaan kumulatif.

"Kedua terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara kesatu dan kedua, keduanya terbukti melakukan tindakan hukum perdata bukan tindakan pidana," ujarnya.

Tak hanya dibebaskan dari tahanan, Majelis Hakim juga meminta kedua terdakwa dikembalikan nama baiknya.

"Kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan kedudukan serta hak martabatnya," kata dia.

Menurut hakim, hubungan antara Irfan dengan korban yakni Stenly Gandawidjaja merupakan hubungan bisnis.

Hakim menilai, Stenly memberikan aset terkait bisnis kepada Irfan dalam keadaan sadar. Dalam hal itu, hakim tidak melihat unsur-unsur penipuan.

Setelah dinyatakan tak bersalah, hakim memerintahkan agar sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita dikembalikan ke Irfan.

Selain itu, istri Irfan yakni Endang Kusumawaty juga divonis bebas. 

Dengan begitu, hakim mempersilakan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak sependapat dengan keputusan yang disampaikan majelis hakim.

"Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini, memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan kedudukan serta hak dan martabatnya," kata hakim.