Kepala Kanwil Kemenag Jabar: Naiknya Biaya Haji untuk Keadilan Calon Jemaah

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementrian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat langsung melakukan sosialisasi terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang baru ditetapkan pemerintah pada Rabu (15/2/2023) lalu.

Kepala Kanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam mengatakan, sosialiasi menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji seperti Kemenag Kota dan Kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Jawa Barat.

Ajam mengatakan, sosialiasi telah dilakukan secara daring dan luring kepada 1.000 orang pada Kamis (16/2/2023) kemarin.

"Penetapan BPIH yang sudah disepakati Kemenag dengan pemerintah adalah untuk keadilan dan berkesinambungan. Baik untuk calon jamaah haji yang berangkat tahun ini maupun yang waiting list," jelas Ajam dalam keterangan tertulis Jumat (17/2/2023).

Ajam mengatakan, penyesuaian BPIH terjadi karena perubahan skema presentase komponen BPIH dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi Bipih dan nilai manfaat.

Keputusan ini untuk menjaga nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis.

"Intinya, biaya haji tahun ini ada penyesuaian, karena dilihat dari berbagai faktor," kata Ajam.

Nilai manfaat, kata Ajam, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari lima juta orang yang masih menunggu antrean berangkat.

Ajam belum memastikan adanya jemaah haji yang batal karena penyesuaian BPIH. Namun, kata dia, mayoritas calon jemaah haji yang gagal berangkat disebabkan masalah kesehatan atau wafat.

"Namun, untuk alasan enggak bisa melunasi BPIH nyaris tidak ada. Yang gagal berangkat itu karena meninggal, sakit. Bagi mereka yang gagal berangkat bisa digantikan oleh muhrim, ahli waris, atau keluarganya, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," ujar Ajam.

Sebelumnya diberitakan, Panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Panja pemerintah sepakat bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H atau 2023 sebesar Rp 90.050.637,26 dari semula Rp 98.893.909.

Adapun kesepakatan ini diambil dalam rapat Panja terakhir antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah dan stakeholder terkait, sebelum pengambilan keputusan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

BPIH itu terdiri dari rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH, lebih kecil dibanding usulan awal sebesar Rp 69 juta.

Sementara itu, nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rerata Rp 40.237.937 atau 44,7 persen dari semula Rp 30 juta atau 30 persen.(K106-15)