Aktivitas Warga Desa Terdampak Difteri Dibatasi, Pemkab Garut Jamin Biaya Hidup Sementara

Saat ini, aktivitas warga di desa tersebut pun sudah mulai dibatasi.

“Sekarang sudah (diberlakukan) semi isolasi, pergerakan antar desa sudah dibatasi,” jelas Wakil Bupati Garut Helmi Budiman kepada wartawan, Kamis (23/02/2023) di Alun-Alun Garut.

Helmi sendiri belum bisa memastikan langkah-langkah lebih jauh seperti isolasi total bagi desa yang terdampak difteri, karena rencananya hari ini pemerintah daerah kembali akan melakukan rapat pembahasan langkah-langkah penanggulangan.

“Jaminan hidup nanti disiapkan, tinggal nunggu usulan, bupati sudah Ok,” kata Helmi.

Helmi sendiri belum bisa mengungkapkan lebih jauh langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah daerah.

Karena, hari ini pemerintah daerah juga akan kembali menggelar rapat di Dinas Kesehatan Garut membahas penanggulangan difteri, termasuk upaya imunisasi massal.

“Untuk warga usia 2 bulan sampai 13 tahun kita akan lakukan imunisasi massal di desa itu,” ujarnya.

Pemerintah Daerah, menurut Helmi, baru bisa melaksanakan imunisasi massal satu desa saja.

Sementara untuk upaya imunisasi massal hingga satu kecamatan atau satu kabupaten, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan.

“Kita masih menunggu hasil konsultasi apakah imunisasi harus satu kecamatan atau kabupaten, menunggu petunjuk dari Kemenkes, tapi kalau satu desa sudah dipastikan (dilakukan Pemkab),” katanya.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, saat ini Puskesmas terdekat dari desa yang terpapar Difteri, telah membuka Posko 24 jam yang bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat jika ada warga yang mengalami gejala panas, sakit menelan, batuk dan sesak dan juga membuka ruang isolasi di puskesmas tersebut.

“Kita terus bergerak cepat, kita juga menyarankan masyarakat disana semua pakai masker dan perhatikan gizinya, kalau ada kasus baru, pasti di kejar ke lapangan,” katanya.