Bappeda Jabar: Solusi Kemacetan Bojongsoang Belum Tentu Pembangunan "Flyover"

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Kemacetan kendaraan di ruas Jalan Raya Bojongsoang, Kabupaten Bandung menjadi sorotan publik belakangan ini.

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui usulan pembangunan flyover demi mengurai kemacetan di ruas jalan tersebut.

Namun, usulan senilai Rp 200 miliar itu dimentahkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar lantaran tidak memiliki kajian atas kebutuhan pembangunan jalan layang tersebut.

Kajian diperlukan untuk melihat apakah solusi kemacetan memang dengan pembangunan flyover atau ada pilihan lain.

Kepala Bappeda Jabar Sumasna mengatakan, solusi kemacetan di ruas Jalan Raya Bojongsoang harus melalui kajian yang matang agar persoalan kemacetan di jalan tersebut benar-benar terjawab.

Bappeda melakukan kurasi ketat atas usulan flyover dengan menjalani beberapa langkah di mana kajian atas pembangunan itu menjadi poin penting sebelum usulan itu disetujui.

"Kajiannya ada belum. Ketika ada kajian, solusi kemacetan hasilnya harus membangun flyover, underpass, atau pengaturan transportasi. Ketika sudah ada kajian, DEDnya bagaimana. Kemudian RAB-nya berapa," ungkap Sumasna saat ditemui di Bandung Barat, Kamis (23/2/2023).

Persoalan inti dari wacana pembangunan flyover itu yakni persoalan transportasi di mana volume kendaraan di ruas jalan tersebut selalu padat dan menghambat arus lalu lintas dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung maupun sebaliknya.

Jika persoalan inti adalah kemacetan, Sumasna menilai, tidak serta merta jalan layang menjadi solusi.

Menurut Sumasna, solusi dari masalah kemacetan ini bisa saja pembangunan underpass atau pengaturan transportasi umum.

"Mungkin setelah ada studi, bisa jadi kebutuhan atas kemacetan itu flyover, bisa underpass seperti di Cimahi dan di Depok, bisa juga yang kita lakukan peningkatan pelayanan angkutan umum massal," kata Sumasna.

"Bisa jadi penyelesaiannya tidak otomatis di infrastruktur. Bisa saja infrastruktur diselesaikan, tapi juga sambil mencari solusi lain. Kalau kami di Pemprov nambah jalan memang bisa menambah kapasitas kendaraan, tapi itu bukan satu-satunya solusi," imbuhnya.

Selain kajian yang matang, kejelasan status lahan juga perlu ditegaskan. Pada usulan yang diajukan, pembangunan flyover itu berada di 2 wilayah, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung.

"Maka hari ini kita punya PR bersama, Jabar, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung bahkan juga melibatkan pemerintah pusat, soalnya kalau nyebrang tol akan melibatkan pusat," tuturnya.

Meski demikian, Bappeda tetap mengakomodir usulan penanganan kemacetan untuk ditindaklanjut lebih jauh. Apakah perlu flyover, underpass atau solusi lain untuk mereduksi volume kendaraan.

"Tentang spirit (penanganan kemacetan) yang diusulkannya kita apresiasi agar transportasi lebih baik. Kita musti duduk bersama untuk penanganan macet itu," tandasnya.