Indonesia Butuh Rp 1.000 Triliun untuk Infrastruktur Air

BANDUNG, KOMPAS.com - Infrastruktur air di Indonesia membutuhkan investasi lebih dari Rp 1.000 triliun. Jumlah dana besar ini tidak mungkin dibiayai sendiri oleh pemerintah.

Untuk itu, dibutuhkan investasi asing dalam bentuk blended finance.

"Kalau bicara potensi itu sangat besar, investasi untuk perpipaan saja saat ini baru 20 persen, artinya masih ada 80 persen yang harus diisi," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna pada workshop “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (20/3/2023).

Herry menjelaskan, dana untuk perpipaan sangat besar. Ia mencontohkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), untuk meningkatkan perpipaan dari 20 persen ke 30 persen membutuhkan Rp 123,4 triliun selama 5 tahun.

"Kalau 80 persen, bisa jadi Rp 1000 triliunan lebih," jelas dia.

Karena itu, innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG's.

"Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di sektor air ini," ujar dia.

Melalui workshop ini, diharapkan mendapatkan format tepat untuk pembiayaan ini. Targetnya agar swasta bisa masuk, tapi harga airnya juga terjangkau.

Untuk menarik swasta, yang dibutuhkan adalah kepastian usaha seperti pendapatan, karena biaya yang dikeluarkan besar.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, di Jabar, dana yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor air hingga 2035 sekitar Rp 20 triliun.

Namun, dana tersebut akan berat jika hanya mengandalkan dana pemerintah.

"Sampai 2035 kita butuh investasi hingga Rp20 triliunan. Sehingga blended financial ini andalan salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi kebutuhan anggaran kita. Kita tahu, kalau urusan air bersih di Jabar sudah lumayan, tapi kalau urusan pipa, kita masih kecil," jelas dia.