5.660 Anak di Bandung Alami "Stunting" pada 2022, Turun 7 Persen Dibanding 2021

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung, Dewi Kania Sari menyampaikan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung pada tahun 2022 turun 7 persen dibandingkan tahun 2021.

"Menurut SSGI, tahun 2021 angka prevalensinya 26,4 persen. Pada tahun 2022 turun 7 persen menjadi 19,4 persen. Ini cukup signifikan turunnya," kata Dewi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/4/2023).

Untuk jumlahnya, pada tahun 2021, di Kota Bandung terdapat 7.568 anak penderita stunting dan pada tahun 2022 berkurang menjadi 5.660 anak. 

Untuk posisi prevalensi, Dewi mengatakan Kota Bandung pada tahun ini berada di posisi 14 di Jawa Barat, di bawah Kabupaten Kuningan dan di atas Kota Banjar.

Sementara angka tertinggi stunting ditempati oleh Kabupaten Sumedang dengan 27,6 persen.

Menurut Dewi, faktor yang yang sangat berperan dalam menurunkan angka stunting di Kota Bandung adalah aksi cepat berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat untuk menyelesaikan stunting yang tergabung Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). 

"TPPS ini selain dilakukan beberapa OPD ada juga TPPS di tingkat Kecamatan sampai TPPS tingkat kelurahan," ungkapnya.

TPPS, lanjut Dewi, melakukan kegiatan-kegiatan yang dibagi dalam dua jenis, yakni aksi spesifik  yang berhubungan dengan kesehatan dan aksi intervensi di luar aspek kesehatan.

Salah satunya melalui penyeragaman data dengan aplikasi e-Penting (elektronik pencatatan stunting) yang diusung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandung.

"Aplikasi e-Penting turut berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting. Margin error nya semoga bisa diminimalisasi juga. Sehingga untuk pendataan ke depan harus satu pintu melalui e-Penting," ucapnya

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian menambahkan, untuk aksi spesifik  yang menjadi ranah Dinas Kesehatan Bandung telah dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pemulihan balita stunting serta pencegahan stunting kepada ibu hamil. 

"Itu kami yang melaksanakan, kontribusinya 30 persen," ujarnya.

Sementara untuk aksi intervensi, dilakukan oleh perangkat daerah lain dengan kontribusi 70 persen.

"Aksi intervensi ini contohnya perbaikan lingkungan dengan penyediaan air bersih oleh PDAM. Karena ketersediaan air bersih sangat berpengaruh kepada stunting. Untuk ODF atau mengurangi potensi buang air sembarangan itu dilakukan oleh DPKP3 dan dinas PU," ungkapnya.

Untuk tahun 2023, Anhar mengatakan Pemkot Bandung mengejar target 14 persen yang ditetapkan oleh Presiden.

Menurut dia, dengan posisi saat ini 19,4 persen, terget presiden sangat mungkin dicapai. 

"Tahun 2023 ini kita optimistis bisa di bawah 14 persen," tuturnya.