8 Ha Lahan Pertanian di Sumedang Tergenang akibat Tanah Buangan Tol Cisumdawu, Tak Ada Solusi dari Pemerintah

Jika terus dibiarkan tanpa solusi, genangan air akan terus meluas dan mengancam 46 rumah yang kini berada di sekitar lokasi.

Kepala Desa Sukasirnarasa, Rasidi mengatakan, tanah buangan dari proyek Tol Cisumdawu tersebut sudah ada sejak tahun 2013.

Pada 2020, tanah buangan seluas 9,5 hektare dengan ketinggian 30 meter itu menutupi gorong-gorong saluran air Sungai Cipicung (anak Sungai Cimanuk, BBWS Cimanuk-Cisanggarung) yang ada di bawahnya.

"Tahun 2020 sempat teratasi, tapi mungkin karena tidak kuat lagi menahan disposal di atasnya, tahun 2021 kembali pecah hingga total menutup gorong-gorong di bawahnya," ujar Rasidi kepada Kompas.com di lokasi genangan air di Blok Cihamerang, Selasa siang.

Rasidi menuturkan, dampak dari saluran air yang tertutup tersebut, hingga hari ini sudah lebih dari 8 hektare sawah dan lahan pertanian darat tergenang air. Tidak ada ganti rugi dari pihak manapun.

"Karena tergenang air, sudah tiga kali masa panen, petani kami tidak bisa bercocok tanam. Lahan yang sudah tergenang itu milik 38 petani," tutur Rasidi.

"Kalau dinominal uangkan, tiga kali masa panen di 8 hektare lahan itu totalnya sekitar Rp 240 juta. Dengan hitungan satu kali panen Rp 80 juta," kata Rasidi menambahkan.

Rasidi mengatakan, bila terus dibiarkan tanpa ada solusi, genangan air tersebut akan terus meluas dan mengancam permukiman warga yang kini berada sekitarnya.

"Ketinggian air yang sudah merendam 8 hektare lahan itu sekarang sudah 30 meter. Kalau dibiarkan, kami khawatir permukiman warga dengan total 46 rumah di atasnya longsor," ujar Rasidi.

Lahan buangan yang tergenang juga dikhawtirkan meluap dan mengancam wilayah seluas 4 kilometer, dari Sukasirnarasa (Rancakalong) hingga ke Desa Ciherang (Sumedang Selatan).

Tak ada respons

Rasidi menuturkan, pihak desa sudah berupaya menyampaikan keluhan ini kepada berbagai pihak.

Mulai dari Bupati Sumedang, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Satker Tol Cisumdawu, Citra Karya Jabar Tol(CKJT), Balai Jalan Nasional, kementerian terkait, hingga membuat konten video yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Namun, belum ada solusi dari pihak manapun.

Rasidi berharap ada solusi konkret, mengingat ancaman yang ditimbulkan akan sangat fatal jika terus dibiarkan tanpa ada penanganan.