4 Fakta Warga Baduy Minta Sinyal Internet dan Aplikasi Negatif Dihapus

KOMPAS.com - Pemimpin Lembaga Adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, mengirim surat ke Bupati Lebak.

Surat tersebut berisi permintaan penghapusan sinyal internet atau pengalihan pemancar sinyal internet di wilayah adat masyarakat Baduy.

Dalam surat yang diterima Kompas.com, Kamis (8/7/2023), terdapat dua permintaan yang diajukan oleh Pemimpin Lembaga Adat Baduy.

Pertama, permohonan penghapusan sinyal internet, atau mengalihkan pemancar sinyal (tower), agar tidak diarahkan ke wilayah Tanah Ulayat Baduy dari berbagai arah, sehingga Tanah Ulayat Baduy menjadi wilayah yang bersih dari sinyal internet (blankspot area internet).

Kedua, permohonan untuk membatasi, mengurangi, atau menutup aplikasi, program, dan konten negatif pada jaringan internet yang dapat mempengaruhi moral dan akhlak generasi bangsa.

Penjelasan kepala desa

Kepala Desa Kanekes, Saija, yang turut menandatangani surat tersebut membenarkan adanya permintaan itu.

Menurut Saija, permintaan itu diajukan setelah melalui musyawarah antar Barisan Kolot masyarakat Baduy yang merasa keberatan dengan adanya dua tower sinyal internet yang memancar ke wilayah Tanah Ulayat Baduy.

“(Penghapusan sinyal internet) Arahan dari Lembaga Adat Baduy. Ada dua pemancar, satu di Cijahe dan kedua di Sobang, sinyalnya diarahkan ke luar Baduy,” kata Saija, sebagaimana diberitakan regional.kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Membawa dampak buruk

Saija mengatakan, adanya sinyal internet terutama di wilayah Baduy Dalam membawa dampak buruk lantaran generasi penerus di Baduy menjadi lebih mudah mengakses aplikasi dan konten yang tidak baik dan bertentangan dengan adat mereka.

“Usulan ini dibuat bertujuan sebagai upaya dan usaha kami pihak lembaga adat untuk memperkecil pengaruh negatif dari penggunaan terhadap warga kami,” ujar Saija.

"Kami selaku Lembaga Adat harus memilih dan memilah produk kemajuan tersebut agar tidak merusak dan merugikan tatanan hukum budaya kami," imbuhnya.

Dia menambahkan, sinyal internet masih dibutuhkan untuk wilayah Baduy Luar untuk keperluan bisnis dan komunikasi dengan pemerintah.

“Kalau di luar kan banyak yang usaha, jadi masih dibutuhkan untuk bisnis online,” ucap Saija.

Dukungan Kadisbudpar Lebak

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, Imam Rismahyadin mengaku mendukung permohonan penghapusan sinyal internet di Baduy.

Pasalnya, hal itu bisa menjadi upaya mempertahankan identitas suku Baduy dan menjaga kearifan lokal.

“(Penghapusan sinyal internet) Justru akan menambah banyak orang melakukan saba Budaya Baduy, tentunya dengan tetap menaati aturan setempat,” paparnya.

Meski begitu, Imam mengatakan, dia perlu membahas hal ini lebih dulu dengan pihak-pihak yang terkait.

Tanggapan Pemkab Lebak

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso menyampaikan, pihaknya telah menerima surat permintaan tersebut dari Lembaga Adat Baduy.

"Iya kami sudah terima surat tersebut Senin (5/6/2023) kemarin, sekarang kami sedang menyusun surat untuk meneruskan permohonan Jaro Kanekes dan Tokoh Adat Baduy ke Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika)," tutur Budi.

Dia menerangkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah pihak yang memiliki wewenang terkait pengaturan sinyal internet.

Budi menekankan, pemerintah daerah selalu merespons yang disampaikan oleh warga adat Baduy yang bertujuan untuk melindungi tradisi dan kearifan lokal suku adat Baduy.

"Apalagi yang diminta khusus untuk wilayah Baduy Dalam, artinya tidak menggangu aktivitas ekonomi warga Baduy Luar," Pungkasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Banten, Acep Nazmudin | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief, Michael Hangga Wismabrata)