Polemik Al Zaytun: Ma'ruf Amin Minta Mahfud MD dan Gus Yaqut Bertindak

KOMPAS.com - Kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (Jabar), masih terus mendapat sorotan publik dan pemerintah.

Terbaru, Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, serta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ma'ruf mengatakan, Mahfud dan Yaqut harus mengambil tindakan bila hasil kajian nantinya membenarkan bahwa terdapat penyimpangan dalam ajaran yang diberikan Ponpes Al Zaytun.

"Setelah kita kaji bahwa itu memang ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan Kementerian Agama, saya minta ditindaklanjuti," kata Ma'ruf, dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (21/6/2023).

"Nanti kalau saya sudah dengar pandangan-pandangan dari NU Jawa Barat, dari Persis, kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam," imbuhnya.

Penjelasan Gubernur Jabar

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar dan organisasi keagamaan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaytun

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyampaikan, pembentukan tim investigasi ini merupakan kesepakatan dari pertemuan dengan sejumlah kiai di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6/2023).

"Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari, karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan, dan tabayyun," ujar Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, jika nantinya hasil investigasi menunjukkan bahwa Ponpes Al Zaytun melanggar secara fiqih, syariat, dan administrasi, barulah pemerintah akan melakukan tindakan.

"Maka akan ada tindakan-tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja selama 7 hari," ucap Ridwan Kamil.

Dia pun meminta agar pihak Ponpes Al Zaytun bersikap koorperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data yang dilakukan oleh tim Investigasi.

Pasalnya, berdasarkan catatannya, pengurus Ponpes Al Zaytun telah beberapa kali menolak ajakan dialog dari sejumlah pihak yang hendak mengklarifikasi dugaan adanya ajaran sesat tersebut.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," tutur Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menambahkan, pengumpulan data ini juga dilakukan sebagai upaya tabayun terkait kabar tersebut.

"Kami juga tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap, jadi faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi," pungkasnya.