Pemprov Jabar Siapkan Dana Rp 700 Miliar untuk Pilkada Serentak 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Selain dari Pemprov Jabar, dukungan anggaran juga diberikan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar akan mendanai tujuh dari sembilan kompomen pembiayaan Pilkada 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama tentang Komponen Pendanaan Bersama pada Pilkada Serentak di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/6/2023).

"Pilkada ini dibiayai bersama Provinsi dan kota kabupaten dimana dari 9 komponen biaya Pemprov berbaik hati mengambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya dari kota kabupaten sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp700-an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp 30 miliar, Rp 50 miliar, di bawah Rp 100 miliar," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Dengan dukungan tersebut, Emil meminta kepada penyelenggara Pilkada agar meningkatkan partisipasi pemilih hingga 80 persen. Ia pun meminta agar Pilkada bisa terselenggara secara kondusif dan melahirkan pemimpin daerah yang terbaik.

Berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu dari Kementrian Dalam Negeri, Pemilih di Jawa Barat mencapai 35.873.173 orang dengan proyeksi jumlah TPS untuk kebutuhan Pemilu 2024 148.432 untuk 27 kabupaten/kota di Jabar.

"Partisipasinya tembus 80 persen karena 2019 hanya 79 persen, kedua kondusivitas track record kita yang baik tolong dijaga, ketiga diharapkan pilkada menghasilkan pemimpin yang berkualitas amanah membawa Jabar makin baik dari sisi progres pembangunan," paparnya.

Di Jabar, kata Emil, banyak kepala daerah yang akan mengakhiri jabatannya tahun ini. Disinggung soal calon penjabat bupati dan wali kota, Pemprov Jabar hanya punya wewenang menyodorkan rekomendasi yang nantinya diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Dan mayoritas akan berakhir tahun ini nama-nama Pj sesuai aturan, dari aspirasi DPRD, rekomendasi provinsi, dan diputuskan oleh pemerintah pusat siapa yang akan Pj bupati wali kota termasuk provinsi saya tidak bisa intervensi, saya serahkan ke pemerintah pusat," jelasnya.