Ada Isu Munaslub Golkar, Ridwan Kamil: Saya Taat kepada Pak Airlangga

Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu Golkar Ridwan Kamil memberi tanggapan soal kabar tersebut.

Emil, sapaan Ridwan, mengaku tidak terlalu memantau soal kabar tersebut.

Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, hingga saat ini secara pribadi ia masih taat pada aturan partai yang memutuskan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

"Saya enggak terlalu monitor, kalau saya mah taat kepada aturan. Sampai hari ini saya taat pada Partai Golkar yang secara formal, taat pada Pak Airlangga sebagai Ketum, mendukung beliau sebagai capres dan cawapres Golkar, itu posisi saya," ujar Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, dinamika tersebut bisa diselesaikan secara formal. Apalagi Golkar merupakan partai berusia panjang yang banyak mengarungi dinamika politik.

"Bahwa ada dinamika dan riak dalam perjalanan organisasi, saya kira diselesaikan secara formal saja karena ini partai yang sudah sangat panjang usianya, jadi sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan riak-riak berorganisasi," tuturnya.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kompak membantah adanya rencana pergantian ketua umum Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Airlangga menyatakan, siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bertarung di musyawarah nasional (munas) berikutnya pada tahun 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), munas (tahun) 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Airlangga pun mengeklaim Golkar tetap solid meski ada isu munaslub yang berembus dalam beberapa waktu terakhir.

Usul menyelenggarakan munaslub ini sebelumnya didorong oleh sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar.

Mereka ingin menggulirkan munaslub dengan tujuan melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum karena tidak ada kepastian mengenai arah politik Golkar menjelang Pemilu 2024.