Belum Ada Akses ke TOD Tegalluar, Pengamat Pertanyakan Peran Pemprov Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Hingga saat ini belum ada akses jalan dan moda transportasi yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Padahal, TOD yang akan dijadikan pemberhentian terakhir Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang rencananya akan dilakukan uji coba pra-operasi awal September nanti.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Ia justru mempertanyakan apa manfaat pembangunan Kereta Cepat saat transportasi yang terintegrasi dengan TOD Tegalluar masih belum dibangun.

"Kalau itu kan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Makanya ngapain ada Kereta Cepat? Mau berhenti di sana (TOD Tegalluar) tapi kok jaringan belum ada," katanya dihubungi, Rabu (9/8/2023).

Djoko membandingkan kondisi TOD Tegalluar dengan pemberhentian Kereta Cepat yang ada di Padalarang.

Menurutnya, integrasi kendaraan yang menembus perumahan dan pemukiman warga yang nantinya menjadi calon penumpang masih belum terfasilitasi.

"Kalau jalur kereta itu sudah jadi yang dari Stasiun Bandung ke Padalarang, kemungkinan bus atau angkutan kota yang menembus perumahan juga disiapkan," terangnya.

Ia menambahkan, fasilitas penunjang tersebut tidak mungkin dibebankan pada operator. Pasalnya, KCJB merupakan Program Strategis Nasional.

"Enggak mungkin semua diurusi operator, ini kan program Strategis Nasional Pemda nya harus berfikir dong, itu yang terjadi di Jawa Barat, di Karawang juga ini masih belum jelas seperti apa," bebernya.

Djoko belum bisa memastikan apakah Program Strategis Nasional tersebut bisa dikatakan sukses atau tidak.

Mengingat, pendukung dari Program Strategis Nasional masih belum dijalankan.

Semestinya, kata Djoko, pembangunan fasilitas pendukung harus disiapkan bersamaan dengan pengadaan Kereta Cepat tersebut.

"Ya karena Pemdanya enggak mau tahu, enggak peduli. Salahnya di situ. Pak Ridwan Kamil berapa kali ikut kereta cepat masa enggak ngerti, enggak paham," ungkap dia.

Dia menilai, kondisi ini berbeda dengan Pemda Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah memperingatkan transportasi pendukung berupa bus lengkap dengan koridornya.

"Enggak tahu ini Jawa Barat kacau, masa kalah sama Jawa Tengah itu udah tujuh koridor yang dibangun. Jawa Barat satu juga belum. Boro-boro satu (koridor), perencanaan juga belum. Sebentar lagi Banten ada, Jawa Timur juga ada, yang enggak ada itu Jawa Barat," ungkap dia.

Pihaknya menekankan, pembangunan fasilitas berupa angkutan kota yang menembus kawasan mesti menjadi prioritas untuk mendukung program Kereta Cepat.

Tak hanya itu, Djoko mengingatkan, jangan sampai moda transportasi yang diberi akses menuju TOD Tegalluar hanya jasa transportasi berbasis online saja. Pemprov Jabar mesti mempertimbangkan kondisi sosial di lapangan.

"Intinya angkutan kota lah yang menyambung ke kawasan-kawasan warga, perumahan, pemukiman warga, jangan kereta cepat dipaksakan maen Ojol, kan belum tentu bisa diterima begitu saja," ungkap dia.