Mahfud MD Minta Partai dan Elite Tak Gunakan Politik Identitas pada Pemilu 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD meminta partai dan elite politik tidak menggunakan politik identitas pada Pemilu 2024.

Menurutnya partai dan elite politik memiliki peran besar menciptakan pemilu damai.

"Saya mengajak semua membangun kesadaran bersama. Pemilu 2024 jadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajibannya dalam demokrasi karena itu penting," ucapnya dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih di Hotel Pullman, Kota Bandung, Rabu (13/9/2023).

"Peran elite politik dan partai politik dibutuhkan, peran itu yaitu karena keteladanan untuk membangun pemilu damai," tambah Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, publik atau masyarakat harus waspada terhadap potensi politik identitas yang digunakan oknum pada Pemilu mendatang.

Menurutnya, politik identitas itu hanya memperkeruh jalannya demokrasi di Tanah Air.

"Publik harus menyadari ketika ada polarisasi politik identitas untuk mendapat kekuasaan, dan mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya," beber dia.

Menurut Mahfud, politik identitas dan identitas politik merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Politik identitas secara definisi disatukan oleh ikatan primordial atau kesamaan yang biasanya digunakan untuk memojokkan atau mendiskriminasi kelompok yang berbeda.

"Identitas politik itu melekat di masing-masing, misal Pak Hasto PDIP, Habib Abu Bakar PKS, Pak Muzani Gerindra, Edi Suparno PAN dan yang lainnya. Identitas politik boleh digunakan untuk berkontestasi dan bersatu kembali sesudah selesai (Pemilu)," ucap Mahfud.

Publik juga diminta cermat saat memilih calon wakilnya yang akan duduk di legislatif dan eksekutif. Tidak ada calon terbaik di dunia ini karena yang dipilih adalah manusia.

Tetapi pemilu ini untuk memilih calon yang terbaik di antara orang yang sama-sama punya kejelekan lebih sedikit berdasarkan ukuran dari aspirasi publik.

"Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang baik yang sekiranya mampu mendengarkan aspirasi rakyat," pungkasnya.