Jokowi: Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Rugikan Negara Rp 100 Triliun Setiap Tahun

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Kemacetan kendaraan di kawasan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi) serta Bandung Raya disebut menjadi penyebab polusi udara dan menghambat perputaran ekonomi Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jika dikalkulasikan, potensi pendapatan negara yang hilang bisa mencapai Rp 100 triliun akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

"Karena setiap tahun kita kehilangan (pendapatan) karena macet di Jabodetabek dan Bandung, itu sudah lebih dari Rp100 triliun," kata Jokowi saat ditemui di Padalarang, Rabu (13/9/2023).

Jokowi menyebutkan, untuk mengurangi besarnya polusi dan mendorong laju ekonomi, masyarakat harus mulai beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum sebagai sarana mobilitas mereka.

"Kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta," ujar Jokowi.

Moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diharap bisa menekan kerugian negara ratusan triliun setiap tahun dengan terurainya kemacetan kendaraan di Jakarta-Bandung.

Kereta cepat ini bisa menjadi moda transportasi yang cepat dan nyaman untuk mobilitas masyarakat Bandung-Jakarta atau sebaliknya.

Sebab, kereta cepat ini bisa melaju sampai 350 kilometer/jam dengan waktu tempuh 25 menit dari Jakarta menuju Bandung.

"Sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ," jelas Jokowi.

Rencananya, kereta cepat akan segera diresmikan pada 1 Oktober 2023. Jokowi sudah memastikan kenyamanan dan keamanan setelah ia menjajal langsung kereta cepat dari Stasiun Halim sampai Stasiun Padalarang.

"Nyaman, dan pada kecepatan 350 tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Sehingga, ya ini lah peradaban, kecepatan," tandasnya.