Dugaan Penipuan Masuk IPDN, Warga Karawang Transfer Rp 550 Juta

KARAWANG, KOMPAS.com - Warga Karawang bernama Joko Susilo melaporkan wakil ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini dan mantan pejabat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berinisial AZ ke Polres Karawang.

Keduanya dilaporkan atas dugaan penipuan tes masuk taruna IPDN.

Joko mengatakan telah menyerahkan Rp 550 juta yang disebut digunakan untuk mahar dan biaya bimbel tes IPDN.

Kasus ini bermula saat Joko berniat menyekolahkan anaknya di IPDN pada Maret 2023.

"Awalnya dikenalkan teman saya S kepada oknum diduga pejabat (Wakil Ketua DPRD Purwakarta). Dari Neng dikenalkan ke AZ pejabat di pemerintah menjanjikan anak saya untuk lulus IPDN," ujar Joko di Karawang, Kamis (21/9/2023).

Kepada Joko, AZ meminta mahar dan biaya bimbel untuk tes IPDN agar anaknya lulus. Namun setelah tes awal, anak Joko tak lulus. AZ kemudian menjanjikan anak Joko untuk tes masuk taruna Imigrasi.

"Namun pada tes SKD (seleksi kompetensi dasar), di IPDN maupun Imigrasi, anak saya tidak lulus. Sehingga saya menagih uang saya kembali dari AZ dan Neng," katanya.

Joko kemudian melaporkan dugaan penipuan itu ke polsi lantaraan AZ dan Neng tak kunjung mengembalikan uangnya.

Joko mengaku tak bisa menghubungi AZ, karena dia hanya bisa menghubungi AZ melalui Neng. Namun, keduanya dinilai tidak terbuka.

"Setelah ditagih katanya uang akan dikembalikan segera, tapi tidak ditanggapi," ujarnya.

Karena kesal, Joko pun melaporkan AZ dan Neng ke polisi.

Total uang yang diserahkan Rp 550 juta

Joko menyebutkan, total uang yang ia serahkan mencapai Rp 550 juta. Rinciannya Rp 50.000.000 untuk bimbel dan Rp 500.000.000 untuk biaya masuk sekolah kedinasan di IPDN.

"Yang mintanya langsung Neng kepada saya, disaksikam istri saya. Karena saya nggak ada uang cash, akhirnya saya transfer besoknya langsung kepada rekening AZ," ungkapnya.

Joko mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000 juta pada 12 Maret 2023, dan sisanya Rp 450 juta pada tanggal 14 Maret 2023.

"Yang bilang biaya Rp 500 juta itu Neng. Nah yang Rp 50 juta untuk biaya bimbel itu, baru AZ yang bilang," terang Joko.

Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy membenarkan soal laporan dugaan kasus penipuan itu. Ia memastikan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur yang berlaku.

Tomy mengatakan, penyelidikan saat ini masuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal. Dengan sekitar 3 orang saksi dari pihak korban yang diperiksa.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut kami akan perdalam lagi, dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan pelapor," kata Tomy.

Bantahan Neng Supartini

Dikutip dari Tribun Tangerang, Neng Supartini membantah tuduhan Joko. Neng mengaku dirinya hanya merekomendasikan lembaga bimbingan belajar (bimbel) untuk persiapan tes seleksi masuk IPDN.

Saran tersebut disampaikan ketika Joko mengutarakan keinginan mengirim anaknya ke IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sebagai pejabat publik Kabupaten Purwakarta, Neng merasa mesti memberikan informasi ketika Joko yang merupakan warga Kabupaten Karawang menanyakan strategi lolos seleksi IPDN.

"Awalnya ingin cari bimbel, lalu ada beberapa yang saya rekomendasikan," kata Neng saat ditemui wartawan.

"Itu bimbel normatif, ada biayanya, ada Rp 30 juta, Rp 50 juta, itu normatif," katanya.

Terkait transaksi lain, Neng menyatakan bahwa hal itu bukanlah permintaannya.

"Transaksional lain, itu di luar sepengetahuan saya. Sampai sekarang saya tidak mengetahui jumlah transaksi. Mereka juga tidak ada konfirmasi kepada saya," katanya.