Protes Jalan Rusak, Warga Bandung Barat Pasang Spanduk Ancam Golput Pemilu 2024

Mereka memasang spanduk pernyataan sikap untuk tidak ikut dalam perayaan pesta demokrasi 2024 jika infrastruktur jalan di Desa Karyamukti tak kunjung diperbaiki.

Spanduk yang dibentangkan di atas jalan rusak itu bertuliskan 'KAMI WARGA DESA KARYAMUKTI TIDAK AKAN MENGIKUTI PEMILU 2024 SEBELUM JALAN KABUPATEN DI WILAYAH DESA KARYAMUKTI KECAMATAN CILILIN DIBANGUN. MOHON PERHATIANNYA PEMDA KBB KAMI SANGAT LELAH.'

Dari pantauan di lokasi, jalan tersebut memiliki kontur yang terjal dilapisi bebatuan tak beraturan sehingga kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintas.

Dasep (47), salah seorang warga setempat mengatakan, pemasangan spanduk itu merupakan puncak dari kekesalan warga terhadap Pemkab Bandung Barat yang hingga kini tak pernah menyentuh perbaikan infrastruktur jalan tersebut.

"Jadi di spanduk kami bilang sebelum jalan kabupaten dibangun, maka masyarakat tidak akan mencoblos. Tapi kalau diperbaiki sebelum pemilu ya mungkin akan mencoblos. Kalau enggak, ya golput," ujar Dasep (47) saat ditemui di lokasi, Senin (2/10/2023).

Aksi protes itu sengaja menyinggung pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan harapan mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Warga di desa itu mengancam tidak mengikuti Pemilu 2024 alias golput jika infrastruktur jalan rusak itu tak kunjung diperbaiki.

Ancaman golput ini merupakan bentuk protes warga Desa Karyamukti untuk ke sekian kali setelah beberapa aksi protes jalur damai dan aksi bernada satir seperti tak digubris pemerintah.

"Jadi memang sudah sering, waktu itu juga kita sempat tanam pohon pisang. Terus warga yang kreatif bikin gambar pembalap motogp jatuh di jalan itu. Jadi memang kondisi jalannya 99 persen sudah rusak," sebut Dasep.

Bukan tanpa alasan, ancaman ogah ikut Pemilu pada 2024 itu berangkat dari kekesalan masyarakat desa yang sudah jengah dengan janji-janji politisi maupun pejabat daerah.

Padahal, jalan rusak itu merupakan akses utama masyarakat Desa Karyamukti yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bandung.

"Ya buktinya sampai sekarang enggak pernah cuma dijanjikan terus menerus. Masyarakat enggak mau tahu yang membangun siapa yang penting ingin segera diperbaiki. Ini salah satu akses utama, menghubungkan kabupaten (Bandung) dan KBB," jelas Dasep.

Sementara itu, Sekretaris Desa Karyamukti, Sutandar mengatakan, pemerintah desa tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan lantaran jalan rusak tersebut merupakan jalan dengan status milik Pemkab Bandung Barat.

"Setiap tahun kita memang mengajukan, tapi buktinya sampai sekarang memang belum terlaksana karena berbagai alasan yang disampaikan Pemda KBB," ujar Sutandar.

Sutandar paham betul ekspresi kekesalan warga hingga menggelar aksi protes ancaman tak ikut Pemilu 2024.

Bahkan sebelumnya warga berulang kali menggelar protes jalan rusak dengan berbagai macam ekspresi.

"Memang kemarin warga protes dengan mengancam golput saat pemilu, kemudian sempat mau mendemo desa tapi tidak jadi. Waktu 17 Agustusan, mereka membuat miniatur stoom dan buldozer seolah-olah memperbaiki jalan. Jadi memang mereka ini sudah lelah dan bosan dijanjikan terus menerus," tandasnya.