Anies Minta Pendukungnya Tak Balas Aksi Penolakan ke Bacapres Lain

Kelompok masyarakat Cililin yang mengatasnamakan Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) sebelumnya melakukan aksi penolakan atas kedatangan Anies Baswedan ke wilayah mereka.

Di hadapan para pendukungnya, Anies menekankan agar para pendukungnya tidak membalas dengan aksi serupa.

Sikap saling menghormati harus dijunjung tinggi sebagai etika demi mewujudkan pesta demokrasi yang sehat.

"Saya sampaikan tadi bila nanti ada calon presiden (capres) lain dan partai lain yang datang kesini harus dihormati, jangan diganggu," ujar Anies di Cililin, Bandung Barat, Minggu (8/10/2023).

Menurut Anies, aksi penghadangan itu bukanlah perilaku yang mengedepankan nilai-nilai toleransi.

Pada prinsipnya, demokrasi yang sehat semestinya memberi ruang kepada calon presiden dari partai manapun untuk menyampaikan gagasan.

"Kita harus menunjukan hak konstitusi semuanya, saya senang sekali bisa jumpa disini," kata Anies.

Untuk diketahui, kedatangan Anies Baswedan diwarnai sejumlah aksi penolakan dari masyarakat Cililin.

Partai NasDem menduga, aksi penolakan kedatangan bacapres ini dimotori oleh kepentingan lawan politik mereka.

"Pengalaman teman-teman menyiapkan (acara) disini banyak gangguan, itu dijadikan pelajaran. Tapi kita jangan mengikuti seperti itu," tegas Anies.

Sebelumnya dua kelompok masyarakat Cililin menilai safari politik yang digelar di Bandung Barat ini dikhawatirkan kental dengan isu identitas agama.

Mereka menuntut agar Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latief tidak mengeluarkan izin kedatangan Anies.

"Kami meminta secara tegas kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye,” ucap koordinator lapangan aksi KSCB Nanah Suhaya, Kamis (5/10/2023).

Aksi penolakan ini dilakukan sebagai bukti masyarakat di kawasan dengan mayoritas santri ini sadar akan konsekuensi politik identitas, terlebih kegiatan yang sarat dengan kampanye itu dilakukan bukan pada waktu yang semestinya.

“Selain itu, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan Pemilu yang belum saatnya,” sebut Nanah.