PKB Layangkan Protes Soal Pencabutan Izin Diskusi Anies di GIM Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Pencabutan izin acara diskusi yang dihadiri bakal calon presiden, Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (7/10/2023) diprotes oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat, Syaiful Huda. Dia pun mempertanyakan sikap Pemprov Jabar yang mencabut izin acara tersebut secara tiba-tiba.

"Teman-teman melakukan protes secara terbuka, jadi disampaikan kepada Pemprov Jabar kita anggap mengambil sikap tidak adil. Prosesnya seperti apa nanti kita lihat," ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

Huda menyebutkan, acara tersebut sudah mengantongi izin dari Disparbud Pemprov Jabar melalui surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023.

Menurutnya juga, saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga tidak menjadi soal bila acara tersebut berlangsung. Mengingat, format acara dalam bentuk diskusi.

"Saya kira pemerintah dalam posisi harus netral dalam melihat persoalan politik. Kalau tidak akan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap proses Pilpres dari kandidat tertentu," katanya.

Dia kemudian menyinggung, acara serupa di GIM yang dilakukan oleh relawan bacapres lain beberapa waktu lalu. Acara itu pun berlangsung lancar tanpa ada hambatan soal perizinan.

"Ada peristiwa sebelumnya yang kira-kira mirip dan diizinkan, kan ada relawan paslon kandidat lain diperbolehkan memakai fasilitas itu (GIM)," kata Huda.

Huda menambahkan, GIM adalah tempat publik yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk tempat diskusi. Terlebih dari sisi sejarahnya, GIM merupakan "rumah pergerakan" para bapak bangsa.

"GIM adalah heritage rumah pergerakan. Saya kira penggunaan fasilitas yang sifatnya memberi ruang ruh, soul terhadap perjuangan dan semangat pergerakan itu jangan dilarang-larang," pungkasnya.

Sementara itu, Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun mempertanyakan sikap Pemerintah Jawa Barat yang melarang acara diskusi tersebut.

Sementara itu, di hari yang sama, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung untuk bertemu relawan.

"Kami mempertanyakan Pj Gubernur Jawa Barat yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh?," katanya.