Indeks Kerawanan Pemilu Jabar Ranking 4, Polda Turunkan 19.475 Personel

BANDUNG,KOMPAS.com - Indeks Kerawanan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada lima Provinsi di Indonesia berkategori kerawanan tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Barat.

"Jawa Barat masuk dalam ranking 4 berdasarkan penjelasan Bawaslu Jabar," ucap Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus usai apel Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023).

Akhmad menjelaskan, kategori ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan Bawaslu dalam konteks sosial politik, kontestasi, pemilu, dan partisipasi masyarakat. Namun berdasarkan indeks kerawanan Polri, Jabar hanya bersifat rawan berdasarkan geografi.

"Sedangkan indeks kerawanan berdasarkan Polri di wilayah Jabar ini tidak ada kerawanan tinggi tapi sifatnya hanya rawan berdasarkan geografi. Letak TPS butuh waktu ya, dan waktu 2019 ada satu kabupaten yang pemilu ulang kalau tidak salah," ucap Akhmad.

Dalam rangkaian pemilu tahun 2024 ini, Polda Jabar bakal menerjunkan belasan ribu personelnya yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanannya masing-masing daerah.

"Jumlah kekuatan 2/3 kekuatan atau sekitar 19.475 personel, dalam penggunaannya ini di sesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan," ucap Akhmad.

Akhmad menyebutkan, polisi sudah mengantisipasi kerawanan pemilu nanti dengan dukungan TNI, Pemerintah Daerah, dan stakeholder untuk mendukung kondusivitas di Jabar.

"Karena saya meyakini kalau mengacu pada Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jabar atau wilayah hukum Polda Jabar semua kondusif dan kami mengharapkan 2024 juga situasi lebih baik dari 2019," ucapnya.

Sementara itu Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatniko, dan (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyatakan siap mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu di wilayah Jabar.

Seperti diketahui, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini akan dilaksanakan selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, guna mengamankan tahapan pemilu.

Polri membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi, serta menggelar operasi nusantara cooling system 2023-2024.

Tujuannya untuk membangun narasi 'persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok".

Hal ini untuk mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda firehouse of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan satgas anti politik uang serta Satgas Pemilu Damai.