22.000 Rumah di Jabar Belum Nikmati Listrik, Cianjur Terbanyak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencatat, puluhan ribu rumah itu masuk dalam kategori rumah tangga tidak mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Koordinator Kelompok Kerja Hukum Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Linda Agustina mengatakan, pemerintah segera memasang listrik di rumah-rumah tersebut melalui program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL).

Pemasangan listrik ditargetkan rampung akhir 2023.

“Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik adalah melalui program BPBL yang hari ini akan dilakukan peresmian dan penyalaan pertama di Provinsi Jawa Barat,” ujar Linda saat ditemui di Bandung Barat, Rabu (1/11/2023).

Terbanyak di Cianjur

Dari 20 kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur tercatat sebagai daerah dengan jumlah rumah yang belum teraliri listrik terbanyak, yakni 5.592 rumah.

Empat daerah teratas lainnya, yaitu Kabupaten Garut 4.737 rumah, Kabupaten Bogor 2.580 rumah, Kabupaten Bandung Barat 1.992, dan Kabupaten Sukabumi 1.703 rumah.

Khusus di Kabupaten Bandung Barat, tahun ini bakal dipasangi listik di 1.992 rumah yang tersebar di 12 kecamatan.

Sampai dengan Oktober 2023, sudah 1.058 rumah tangga yang teraliri listrik di delapan kecamatan.

“Program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga,” jelas Linda.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Diah Nurwitasari, meminta Kementerian ESDM dan PT PLN Persero memperhatikan jaringan listrik yang berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan pembangkit listrik.

"Saya lihat di data rasio elektrifikasi di Jawa Barat sebanyak 99,98 persen. Artinya ada 0,02 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Tapi pada kenyataanya masih ribuan yang mengajukan permintaan pemasangan listrik melalui aspirasi masyarakat," kata Diah.

Diah meminta Kementerian ESDM memverifikasi ulang data yang mereka dapat. Sebab, di lapangan, jumlah permintaan jaringan listrik tersebut lebih banyak dari data Kementerian ESDM.

"Jika dihitung dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak kurang lebih 50 juta penduduk, jumlahnya kecil. Apalagi ini dihitungnya rumah pasti angkanya lebih kecil lagi. Sementara yang kita catat dari lapangan jumlahnya ada ribuan. Ini yang harus diverifikasi, apakah karena menyalur dari tetangga masuk dalam hitungan sudah terpasang listrik itu, harus dipastikan ulang," kata Diah.