PDI-P Jabar Mengaku Kantornya Didatangi 5 Anggota Intel Polisi, Alasannya Patroli

Lima pria yang mengaku anggota polisi itu datang sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (21/11/2023).

Surat keberatan itu bernomor 2939/EX/DPD-26/XI/2023 ke Polda Jabar. Dalam surat itu tercantum kronologi kedatangan lima pria diduga anggota polisi ke kantor DPD PDI-P Jabar.

"Saya merasa terganggu (anggota polisi) nongkrong di situ (kantor DPD PDI-P Jabar), ngapain, tidak ada keperluan," kata Ketua DPD PD-P Jabar Ono Surono kepada awak media di Kampus UNPAD, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jabar, Kamis (23/11/2023).

Ono mengatakan, lima pria itu datang saat kantor sedang sepi.

"Kebetulan saya sedang ngantor, datang jam 10.00 Wib, belum ada sekretariat yang datang. Tiba-tiba di ruangan tunggu atas banyak orang berpakaian preman," ucap Ono.

Ono menerangkan, dirinya sempat menanyakan maksud kedatangan para anggota polisi tersebut.

Pasalnya mereka sudah satu jam berada di ruang tunggu DPD PDI-P Jabar.

"Orang-orangnya asing bagi saya. Saya panggil OB, katanya mereka dari polisi. Saya samperin dan saya tanya, mereka mengaku dari polda, katanya lagi patroli dan kebetulan mampir," ucapnya.

Dia kemudian mengajak beberapa anggota polisi tersebut masuk ke ruangannya. Di dalam, Ono menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke kantor DPD PDI-P Jabar.

"Saya ajak ke ruangan saya, saya tanya, 'Bapak (anggota polisi) lagi melaksanakan tugas apa? Bilangnya terkait dengan Operasi Mantap Brata menjelang pemilu," ujarnya.

Masih di dalam ruangan, Ono juga menjelaskan kepada para anggota polisi tersebut terkait larangan bagi anggota Polri untuk mendatangi kantor partai hingga rumah pemenangan capres dan cawapres.

Larangan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor STR/1124/XI/OPS 1.1.1/2023 tertanggal 3 November 2023.

Namun, para anggota polisi tersebut mengaku tidak mengetahui soal larangan itu. 

Ditegaskannya, DPD PDI-P Jabar selalu menginformasikan setiap kegiatan partai ke aparat keamanan dari tingkat polrestabes hingga polda.

Menurut Ono, kejadian ini semestinya tidak boleh terjadi. Mengingat, beberapa waktu lalu Pemprov Jabar bersama unsur TNI-Polri mendeklarasikan program Jabar Aman, Netral, dan Tenang (Jabar Anteng), sebagai bentuk keseriusan dalam menjunjung netralitas pada Pemilu 2024.

"Harusnya hal ini tidak terjadi, di tengah terkait isu netralitas TNI dan Polri yang saat ini menjadi pembahasan nasional. Apalagi setelah deklarasi Jabar Anteng maka tidak terjadi seperti itu," katanya.

Kompas.com sudah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo untuk melakukan konfirmasi.

Namun, Ibrahim tidak merespons pesan WhatsApp dan telepon Kompas.com.