Transportasi Umum di Bandung Raya, Sudahkah Menjawab Kebutuhan Masyarakat?

BANDUNG, KOMPAS.com - Ada banyak pilihan transportasi umum di Bandung Raya, mulai dari angkutan kota (angkot), bus, dan kereta api.

Di penghujung masa jabatan sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sempat mengusulkan tiga proyek transportasi massal kepada Presiden Joko Widodo di wilayah Bandung Raya, yakni bus rapid transit (BRT), light rail transit (LRT), dan cable car atau kereta gantung.

Ketiga usulan transportasi massal ini diharapkan bisa mengatasi masalah kemacetan di Bandung Raya. 

"Di tanah yang sifatnya datar ada perkeretaapian, ada BRT. Tapi karena di Bandung ini adalah cekungan, banyak orang tinggal di bukit-bukit maka salah satu solusinya adalah cable car," kata Kang Emil sapaan akrabnya, Kamis (3/8/2023) mengutip dari Kompas.com.

Pada Agustus 2023, Ridwan Kamil pun meresmikan BRT berbasis kendaraan listrik.

BRT berbasis listrik merupakan bantuan dari Kemenhub sebanyak 20 unit. Adapun rute yang dilayani yakni Padalarang-Leuwipanjang.

Kang Emil menyebut, BRT merupakan bentuk komitmen Pemprov Jabar menghadirkan kendaraan ramah lingkungan di kawasan Bandung Raya.

Komitmen ini lalu dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin dengan mendorong transformasi transportasi di Jabar.

Bey pun meminta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar untuk melaksanakan konsep aglomerasi antara daerah dan angkutan sebagai solusi kemacetan.

“Konsepnya kawasan aglomerasi harus terintegrasi antar daerah dan angkutan. Jadi nanti bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat,” katanya, Jumat (20/10/2023) mengutip laman Jabarprov.go.id.

Layanan transportasi dan minat masyarakat

Kadishub Jabar, A. Koswara menyebutkan, ada tiga kawasan metropolitan di Jabar yakni Bandung Raya, Bodebek, dan Cirebon Raya. Transportasi massal di tiga wilayah tersebut sudah lintas kota dan kabupaten.

Menurutnya, minat penggunaan transportasi massal sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari ketersedian angkutan umum, akses layanan, dan cakupan layanan.

Diakuinya, transportasi massal di Jabar saat ini belum bisa dikatakan baik. Ditambah lagi, layanannya pun belum terintegrasi sehingga perlu adanya perbaikan ke depannya.

"Saat ini masih kurang baik (layanan angkutan umum). Saat ini akses kurang mudah dan masih parsial, perlu integrasi layanan dan kemudahan layanan. Kondisi saat akses perlu diperbaiki dan diintegrasikan dengan online," katanya melalui pesan singkat, Selasa (31/10/2023).

"Cakupan layanan, angkutan yang ada masih layanan terbatas sesuai rute. Cakupan perlu diperluas dengan menggabungkan seluruh sistem layanan baik layanan feeder umum maupun feeder online dengan angkutan utama," tambah Koswara.

Di samping kekurangan tersebut, disebutkannya masih banyak warga Jabar yang belum bangga menggunakan transportasi massal. Namun ia meyakini hal tersebut bisa berubah bila angkutan umum di Jabar mulai membaik.

"Gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi belum bangga menggunakan angkutan umum. Gaya hidup transportasi ini bisa berubah bila ketersedian layanan umumnya baik," katanya.

Koswara menambahkan, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki transportasi massal di Jabar dengan harapan masyarakat semakin banyak yang beralih dari kendaraan umum. Namun perbaikan tersebut selalu terganjal oleh faktor anggaran.

"Penyedian layanan angkutan umum sebenarnya jadi kewajiban pemda provinsi, kabupaten dan kota. Namun seringkali prioritas anggaran tidak memungkinkan itu. Upaya saat ini pada proses perkuatan regulasi dan persiapan kelembagaan. Belajar dari DKI Jakarta, sangat banyak yang harus disiapkan sambil menunggu ketersedian anggaran sesuai program pusat juga," katanya.

Kata pengamat...

Pengamat dan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebutkan, transportasi massal di Bandung Raya sangat beragam. Namun demikian tidak dikelola dengan baik.

Akan tetapi, dari seluruh transportasi massal yang sudah ada belum terintegrasi. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi minat masyarakat Bandung Raya yang masih rendah untuk menggunakan angkutan umum.

"Transportasi massal di Bandung tidak baik-baik saja. Bandung punya jaringan angkutan umum cukup baik. Ada DAMRI, Trans Metro Bandung (TMB), Trans Metro Pasundan (TMP), bus wisata dan lainnya. Dari semua itu tidak terintegrasi dan tidak dijalankan dengan baik, hanya sekedar ada," katanya.

Dia juga menyoroti fasilitas pendukung transportasi umum seperti halte dan sebagainya yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Tidak sedikit, halte khususnya di Kota Bandung yang terbengkalai hingga mengalami kerusakan parah.

"Sudah mah tidak terintegrasi, tidak di support juga fasilitas lain. Sehingga masyarakat menjadi enggan pakai transportasi massal," ucap Sony.

Disebutkannya, tujuan dari adanya transportasi massal ini untuk mengurangi beban kemacetan di Bandung Raya yang makin hari makin menjadi. Tapi, upaya itu menurutnya hanya menjadi cita-cita saja tanpa ada realisasi program yang manjur.

Hal utama yang harus dilalukan pemerintah adalah memperbaiki transportasi massal yang sudah ada. Dengan begitu, masyarakat secara bertahap akan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Mengurangi kemacetan adalah dengan menggunakan angkutan umum. Masyarakat di perkotaan diberi alternatif kalau macet gunakan angkutan umum," tambah Sony.

Selain itu, Sony juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rerouting jalur transportasi massal yang sudah ada. Pasalnya, saat ini rute yang tersedia hanya menumpuk di satu koridor saja.

"Yang ada dimaksimalkan, lalu rerouting kalau angkutan umum di Kota Bandung numpuk di satu koridor saja dan tidak menjangkau ke pelosok,"

"Rerouting sesuatu yang bisa dilakukan tanpa jadi beban anggaran. Setelah itu edukasi masyarakat gunakan angkutan umum. Dua hal tersebut yang bisa dilakukan dengan mudah," katanya.

Konsistensi pemerintah daerah dalam membangun dan menjalankan transportasi massal menjadi salah satu kunci keberhasilan menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama masyarakat untuk menunjang aktivitasnya.

"Kalau diberikan alternatif secara psikologis masyarakat akan nyaman. Banyak pengambil keputusan di Jawa Barat berpikir untuk menghilangkan kemacetan. Kemacaten tidak bisa dihilangkan karena bagian dari dinamika perkotaan, yang bisa lakukan mengendalikan kemacetan," ucap Sony.