Cara Pemkot Bandung Atasi Jeratan Rentenir

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandung memiliki program Kampung Bersih Rentenir (KBR) sebagai upaya menekan angka masyarakat yang terjerat rentenir.

Sebab di Kota Bandung, jeretan utang ke rentenir telah memakan banyak korban harta.

Bahkan, ada warga yang harus kehilangan nyawa karena menanggung lilitan utang kepada rentenir yang membengkak.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, ada dua KBR di Kota Bandung. Pertama, di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung. 

Kedua, KBR yang baru diresmikan di Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Bandung. KBR ini bentuk pemberdayaan masyarakat agar tidak lagi terjerat rayuan rentenir.

"Jangan sampai ada kampung lagi yang terjerat rentenir. Untuk itu, masyarakatnya harus diberdayakan, tidak cukup dengan kata jangan meminjam. Masyarakat harus berpenghasilan," kata Ema saat meresmikan Kampung Bersih Rentenir (KBR) di RW 11 Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Minggu (10/12/2023).

Lebih lanjut Ema menegaskan, dalam menyelesaikan masalah jeratan rentenir harus dilakukan secara 'keroyokan'.

Bukan hanya untuk membebaskan, tapi juga melatih masyarakat agar berdaya supaya memiliki kemampuan menopang kehidupan.

"Harus keroyokan menangani hal rentenir. Rentenir memang identiknya dengan persoalan keuangan. Tapi setelah itu, masyarakat harus berdaya. Maka dari itu butuh banyak stakeholder terkait," jelas Ema.

Ema mengaku terinspirasi dengan pernyataan salah satu masyarakat yang pernah menjadi korban rentenir hingga ludes hartanya.

Menurut orang tersebut, rayuan rentenir ibarat senja kala, secercah harapan datang, tapi seiring waktu menjadi redup dan gelap.

"Dari pinjam Rp3 juta jadi hilang tempat tinggal karena harus bayar utang yang sudah berbunga sampai Rp 500 juta. Bunganya menjerat hingga mematikan kehidupan orang. Ada kasus karena terjerat rentenir sampai mengakhiri hidup lebih cepat," ungkapnya.

Ema menambahkan, untuk menangani rentenir tidak bisa cukup dengan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir yang sudah dibentuk sejak 2019.

Ia menjelaskan, Satgas Anti Rentenir idealnya ada di tiap kecamatan, lebih baik lagi jika bisa hadir di kelurahan dengan kolaborasi dari berbagai lini.

"Ada akademisi, lembaga keuangan yang back-up, media yang terus mencerahkan. Kuncinya masyarakat harus berdaya, kalau tidak, maka akan kembali lagi ke bank emok (rentenir)," akunya.

Ia berharap, acara peresmian KBR ini tidak hanya seremonial di awal saja. Ema mengaku tidak ingin mendengar sebulan kemudian setelah launching ternyata masyarakat kembali terjerat rentenir.

"Harus diberikan pelatihan yang baik. Contoh di Kelurahan Sukagalih dan Sukabungah Kecamatan Sukajadi telah berdaya secara ekonomi. Mereka jadi memiliki keterampilan untuk membuat makanan olahan seperti bakso dan nugget," paparnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Atet Dedi Handiman menuturkan, tercatat sekitar 14.506 warga Kota Bandung terjerat utang kepada rentenir.

Sementara 8.000an telah mengajukan advokasi ke Satgas Anti Rentenir. Terlebih di tengah berkembangnya teknologi, permasalahan lebih kompleks dengan adanya pinjaman online (pinjol).

"Kita terus upayakan peningkatan ekonomi dan edukasi untuk akses pinjaman yang legal. Sampai saat ini sudah ada dua kecamatan yang memiliki KBR, yaitu Ujungberung dan Sukajadi," kata Atet.

Selama 9 bulan beraktivitas dari Maret-November 2023, KBR Ujungberung telah membentuk kelompok yang sadar untuk melawan pergerakan rentenir.

Mereka juga telah memanfaatkan aset tanah hibah milik salah satu warga untuk dijadikan sebagai lahan produktif.

"Sedangkan di KBR Sukajadi sudah ada program inisiatif upaya untuk mewujudkan visi kampung rentenir sesuai dengan potensi wilayah. Mereka sudah bisa membuat produk olahan," tuturnya.

KBR di Kota Bandung akan terus dilaksanakan. Targetnya tahun depan bisa 30 kecamatan bersih dari rentenir.

"Tahun depan kita akan tambah ke Cicendo, Regol, Bojongloa Kaler, dan Cinambo," tandasnya.