Soal Truk Tambang Parung Panjang, Bupati Bogor: Saya Bukan Sangkuriang

BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan, dirinya bukan Sangkuriang dan Superman yang mampu bekerja sendiri menyelesaikan permasalahan angkutan truk tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Itu kan perlu proses ya, mohon maaf. Saya bukan Sangkuriang, saya bukan Superman harus bisa (semua menyelesaikan masalah truk tambang sendirian), tapi bukan menyerah ya. Sebisanya kami lakukan," kata Iwan saat ditanya wartawan, Rabu (13/12/2023).

Menurutnya, permasalahan tersebut sangat rumit sehingga tidak bisa diselesaikan sendirian oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Dia membutuhkan keterlibatan empat institusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditimbulkan angkutan truk tambang tersebut.

Iwan pun mengaku dilema jika ingin mengambil tindakan tegas terhadap truk yang melanggar aturan atau merusak jalan di wilayah tersebut.

Apalagi, meminta para sopir berhenti beroperasi atau bekerja mengangkut tambang batu. Sebab, mereka juga warga Bogor yang mencari penghidupan di perusahaan tambang.

Iwan tak habis pikir ada orang-orang yang memprovokasi permasalahan tersebut.

"Ini kan Bogor yang sekarang kita urus sendiri, dinas di kabupaten lah yang memang selalu memantau. Jadi tolong bantu kami, bukan tambah diriweuh-riweuh, dikeruh-keruhkan, tapi bantu saya. Tidak bisa semua ini (masalah truk tambang) diselesaikan oleh Kabupaten Bogor saja," ungkapnya.

"Saya punya solusi, mudah-mudahan ini bisa didengar. Pertama, urusan jalan tambang harus duduk bareng 4 institusi pemerintah, yaitu Gubernur Jabar, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, dan Bupati Bogor, baru bisa ketemu," sambung dia.

Iwan menuturkan, adapun solusi jangka pendek yang sedang diusahakan adalah menyediakan kantong-kantong parkir di beberapa titik di hulu pengangkutan tambang.

"Mudah-mudahan kalau kantong parkir selesai bisa mengurangi (truk) yang di pinggir jalan depan kecamatan menuju perbatasan Tangerang," beber dia.

Iwan mengingatkan masyarakat untuk tidak menuntut permasalahan diselesaikan dalam sekejap dan sempurna.

Menurutnya, semua penyelesaian masalah truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya butuh proses. Adapun mengenai jalan rusak masuk kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Oleh sebab itu, Iwan meminta masukan dari masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.

"Jangan harus dituntut sempurna, jangan. Jalannya aja bukan kewenangan kabupaten, jalannya aja. Kami tidak mungkin membuat APBD untuk merevitalisasi jalan. Nanti jadi temuan lagi," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir, pengguna jalan (warga sekitar) dan para sopir truk tambang saling berbalas unjuk rasa di depan kantor kecamatan, Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang.

Massa mendesak pemerintah hadir menyelesaikan persoalan truk tambang yang kerap menyebabkan polusi, jalan rusak, macet, hingga kematian warga yang terlindas truk.

Sementara para sopir truk tambang demo menuntut kelonggaran jam operasional angkutan kosong pada siang hari.

Dalam unjuk rasa itu, mereka nekat memblokade jalan dari Jumat malam hingga keesokan Sabtu siangnya.

Akibat aksi blokade ini, aktivitas perkantoran, pertokoan, dan pasar di kawasan itu terganggu karena macet parah.

Bahkan, mobil Damkar tidak bisa melintas lantaran pintu keluar terhalang truk angkutan tambang batu.