Anggota Satpol PP Garut Pendukung Gibran Mulai Diperiksa Bawaslu

"Besok kita mulai meminta klarifikasi 13 orang anggota Satpol PP,  ditambah Kepala Satpol PP dan Kepala BKD," jelas Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Divisi Penanganan Pelaporan Data dan Informasi Ipur Purnama Alamsyah di kantornya, Selasa (10/01/2024).

Permintaan klarifikasi terhadap para anggota Satpol PP tersebut dilakukan setelah Bawaslu Garut menggelar rapat dengan petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Mereka melihat ada dugaan unsur pidana dari video dukungan yang sempat viral tersebut.

"Setelah ditetapkan menjadi temuan saat videonya viral, kita melakukan penelusuran untuk melengkapi syarat materiil dan formil, setelah itu diplenokan dan diputuskan dibawa ke Gakumdu," jelas Ipur.

Ipur memaparkan, dari kajian awal Bawaslu, ada dugaan tindak pidan Pemilu sesuai dengan yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 dan 3 dengan ancaman hukuman pidana paling lama satu tahun dan denda. 

Atas dasar itu, mereka yang terlibat dalam video tersebut dimintai keterangan.

"Pasal yamg dikenakan bisa saja berubah, melihat dari hasil pemeriksaan terhadap mereka yang ada dalam video tersebut," jelas Ipur.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu divisi SDM Organisasi dan Diklat Imam Sanusi menambahkan, meski dinyatakan sebagai temuan oleh Bawaslu Garut, ada juga pihak-pihak yang secara resmi melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu Garut, Bawaslu Jawa Barat, dan Bawaslu RI.

"Ada dua laporan masuk ke Bawaslu Garut, satu laporan ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI semuanya dilimpahkan ke Bawaslu Garut karena kasusnya sama dan adanya di Garut," jelas Imam.

Dari dua laporan yang masuk ke Bawaslu Garut yaitu dari Aliansi Umat Islam dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Ganjar-Mahfud, satu laporan di antaranya tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

"Hanya satu laporan yang memenuhi unsur formil dan materiil, yaitu laporan dari Aliansi Umat Islam, TKD 03 tidak memenuhi syarat formil dan materiil," katanya.

Pemeriksaan terhadap 13 orang anggota Satpol PP Garut beserta Kepala Satpol PP dan BKD, akan dilakukan secara marathon sejak Rabu (3/1/2024) sampai Jumat (5/1/2024).

Bawaslu mengaku sudah membentuk tim khsus untuk mengungkap kasus ini. Pemeriksaannya pun akan diikuti dari polisi dan jaksa yang jadi anggota Gakumdu.