Warga Diminta Lapor ke BPN Karawang jika Ada Pungutan Program PTSL

KARAWANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Karawang, Nurus Sholichin, meminta masyarakat melapor ke BPN Karawang jika ada pungutan liar terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Nurus menegaskan, jika program PTSL itu gratis. Biaya PTSL dari penyuluhan sampai penyerahan adalah nol rupiah karena semua dianggarkan pemerintah.

"Jika masyarakat menemukan adanya petugas melakukan pungutan liar (pungli), warga untuk tidak takut melaporkan," kata Nurus usai pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi, satuan tugas fisik, yuridis, dan administrasi PTSL di Aula BPN Karawang, Selasa (30/1/2024).

Nurus mengatakan, pihaknya menggandeng Polres Karawang, Kodim 0604/ Karawang, dan Kejaksaan Negeri Karawang dalam pelaksanaan program PTSL tersebut.

"Semua ikut mengawasi, baik pengawasan terhadap petugas kami (BPN Karawang) maupun aparat desa dan lainnya dalam pelaksanaan PTSL," kata Nurus.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT) Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

"Rp 150.000 itu untuk biaya kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok, dan materai, serta operasional petugas kelurahan/desa bukan buat BPN," tutur Nurus.

Pada 2024, PTSL menargetkan 40.000 bidang tanah di Karawang. Lokasinya tersebar di 55 desa di 15 Kecamatan di Kabupaten Karawang, seperti Kecamatan Tegalwaru, Ciampel, Pangkalan, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, Kotabaru, Purwasari, dan Jatisari.

Kemudian Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tirtajaya, Pakisjaya, Rengasdengklok, dan Majalaya.

"Dari awal program PTSL di Karawang itu hampir 1 juta bidang tanah, tepatnya 964.000 bidang. Ini sudah disertifikatkan sebanyak 850.000an, kurang 11 persen lagi," ujar Nurus.