Sivitas Akademika UPI Bandung Nyatakan Sikap, Desak Jokowi Bersikap Netral

Guru Besar UPI Bandung, Cecep Darmawan mengatakan, petisi Bumi Siliwangi ini didukung oleh tenaga pendidik dan mahasiswa serta alumni UPI yang prihatin atas kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

"Sivitas akademika UPI dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini," katanya seusai aksi, Senin (5/2/2024).

Aksi ini, sambung dia dilatarbelakangi oleh rentetan pengabaian etika, moral dan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah pada proses kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini," tambah Cecep.

Menurut Cecep, tindakan "cawe-cawe" serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat yang dilakukan oleh pemerintah.

Bahkan, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024 ini.

Semestinya, sebagai kepala negara harus menjunjung netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," katanya.

"Kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara," tambah Cecep.

Atas dasar kondisi tersebut, sivitas akademika UPI menyatakan:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. 

2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali: sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepenungan politik praktis kampanye pemilu. 

5. Mengajak seluruh clemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan benntegnitas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilainilai, moral, dan ctika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.