Mahasiswa dan Warga Bandung Demo di Gedung Sate, Tuntut Pemerintah Bersikap Netral

Aksi gabungan mahasiswa yang berasal dari 15 kampus dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini menyoroti pelanggaran demokrasi dan etika pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Massa sempat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia.

Selain itu, mereka juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap rezim Presiden Joko Widodo.

Koordinator aksi Ilyasa Ali Husni (26) mengatakan, aksi ini merupakan akumulasi dari sikap masyarakat yang muak terhadap campur tangan pemerintah pada kontestasi Pemilu 2024.

Aksi ini juga merespons sikap dari guru besar yang berasal dari berbagai kampus di Tanah Air yang menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran karena intervensi pemerintah pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Menurut dia, banyak pelanggaran yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Bahkan, dinilainya paling buruk selama sejarah demokrasi Indonesia.

Aksi ini disebut merupakan bentuk upaya penyelamatan demokrasi dari penyelewengan-penyelewengan yang selama ini terus terjadi. 

"Dalam rangka penyelamatan demokrasi dengan menuntut untuk adili seluruh penghianat konstitusi serta pejabat niretika yang menghancurkan negeri ini demi kepentingan individu," terang Ilyasa.

Dia menambahkan, dalam menanggapi kesewenang-wenangan dan kegagalan pemerintah, mahasiswa dan masyarakat Jabar mengeluarkan 'Maklumat Jawa Barat' mendesak pemerintah bersikap netral pada Pemilu 2024.

"Pemilu curang yang telah dilakukan berpotensi menjadi kejahatan terbesar terhadap demokrasi. Hal ini karena kekuasaan presiden dan jajarannya tidak menunjukan sikap netralitas sebagai pejabat publik," kata Ilyasa.

Adapun kelima poin maklumat itu, sebagai berikut: 

1. Tolak Pemilu curang 2024.

2. Pemakzulan Presiden Joko Widodo.

3. Menuntut mundur seluruh kabinet Joko Widodo.

4. Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

5. Mendesak DPR untuk mengaktifkan hak angket dan hak interpretasi.