Komisi II DPR Soroti Logistik Pemilu hingga Politik Uang di Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menyoroti logistik Pemilu hingga politik uang saat mengecek kesiapan Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Rombongan anggota Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang mengecek gudang logistik Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, dari hasil pengecekan ke gudang logistik, kotak maupun surat suara yang rusak di Karawang jumlahnya di bawah 1 persen.

"Jadi kecil sekali lah ya dan KPU Kabupaten Karawang sudah melakukan perbaikan dengan cara mengirim yang logistik yang rusak ke KPU RI dan meminta untuk proses pergantian itu," kata Saan usai meninjau gudang logistik KPU Karawang di Karawang Timur, Rabu (7/2/2024).

Saan juga meminta KPU Karawang memerhatikan pengiriman dan penyimpanan logistik Pemilu. Sebab, saat ini masih musim penghujan.

"Jadi dia harus pastikan gudang-gudang tempat penyimpanannya itu aman dari banjir, aman dari kebocoran, akibat hujan yang deras dan sebagainya," kata Saan.

Saan juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menjaga dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Saan menyebut, berdasarkan penyampaian Asda I Pemkab Karawang, sejauh ini tak ada persoalan soal netralitas ASN di Karawang.

"Kalaupun ada satu temuan, misalnya Bawaslu di Kecamatan Tirtajaya itu lebih pada hubungan sifatnya pribadi, karena ada saudaranya nyalon di legislstif ya, mungkin bangga tiap posting ya," ujar Saan.

Selain soal logistik dan netralitas ASN, Saan menyoroti kerawanan politik uang saat masa tenang kampanye. Karenanya, pihaknya meminta KPU, Bawaslu, dan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan pengawasan ekstra.

"Karena ini rawan dengan yang namanya money politic. Jadi pergerakan justru sudah tidak ada kampanye, tapi yang bergerak adalah money politic untuk memengaruhi. Dan terkait dengan itu semua pengawasannya harus lebih maksimal dilakukan oleh Bawaslu," tutur dia.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengatakan, soal kotak dan surat suara yang rusak, pihak telah meminta penggantian.

Adapun soal pengiriman logistik ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tinggal 12 persen. Misalnya untuk Kecamatan Kotabaru dan Jayakerta.

"Maksimal hari Sabtu ini harus sudah beres," kata Mari.

Mari juga menyebut dalam kunjungan reses Komisi II DPR RI itu, pihaknya juga memaparkan soal persiapan dan langkah antisipasi sejumlah kendala penyelenggaraan Pemilu 2024.