Ratusan Emak-emak Geruduk KPU dan Bawasalu Jabar, Tolak Hasil Pemilu

BANDUNG, KOMPAS.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Selasa (27/2/2024).

Massa yang didominasi kaum emak-emak itu melakukan aksi menolak Pemilu curang. Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya karena telah memihak salah satu paslon pada Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan massa ini mulai mendatangi Kantor KPU Jabar di Jalan Garut, Kota Bandung, sekitar pukul 09.00 WIB.

Mereka datang membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Pemilu Curang' dan 'Jokowi Biang Kecurangan Pemilu'.

Satu persatu, para peserta aksi berorasi melantangkan kata-kata tolak hasil Pemilu 2024 hingga pemakzulan Presiden Jokowi. Aksi di Kantor KPU Jabar ini berlangsung hingga pukul 10.00 WIB.

Usai dari KPU Jabar, ratusan massa ini melanjutkan aksinya dengan mendatangi kantor Bawaslu Jabar di Jalan Turangga, Kota Bandung.

Di lokasi kedua, ratusan massa ini menggelar aksi serupa. 

Koordinator aksi, Lilis Sartono (48) mengatakan, aksi ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan simpul organisasi yang berasal dari berbagai wilayah di Bandung Raya.

Tuntutan aksi hari ini, sambung Lilis, adalah meminta KPU dan Bawaslu Jabar menindak berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menolak kecurangan, kami tadi sudah ke KPU untuk melaporkan kecurangan itu dan tadi KPU menerima laporan kami," katanya kepada awak media di halaman kantor Bawasalu Jabar, Selasa (27/2/2024).

Dia menyebut, kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 terindikasi dari penggunaan aplikasi SiRekap. KPU juga diminta untuk tidak melanjutkan perhitungan suara dengan menggunakan SiRekap.

Selain itu, intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada proses Pemilu 2024 membuat pesta demokrasi lima tahunan ini tidak berlangsung secara jujur dan adil.

"Meminta untuk memberhentikan SiRekap, tadi kemungkinan kita menduga dan mungkin semua orang sudah tahu kalau misalkan terjadi sebelum Pemilu dan sesudah Pemilu," tambah Lilis.

Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan ratusan emak-emak ini merupakan penyampaian aspirasi pada perhelatan Pemilu 2024.

"Ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima, karena salah satu dari prinsip Pemilu itu adalah terbuka. Jadi kami juga sangat menerima ketika ada aspirasi," ungkap dia.

Terkait dengan penggunaan aplikasi SiRekap, dia menyebutkan bahwa itu adalah kebijakan KPU RI. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu di Jabar masih terus berjalan dan belum selesai.

"Ini adalah (SiRekap) alat bantu yang sebenarnya memudahkan rekapitulasi suara dari semua kecamatan di Jabar. Kasus SiRekap ini adalah kewenangan yang ada di KPU RI," ucap Ummi.

Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam-zam mengungkapkan, Bawaslu Jabar menerima semua laporan dugaan kecurangan Pemilu yang disampaikan masyarakat.

Hal tersebut merupakan partisipasi aktif dan juga hak konstitusi setiap warga negara Indonesia yang menjunjung prinsip demokrasi.

"Kita Bawaslu telah melakukan upaya dan ketika upaya pencegahan lalai tidak bisa dicegah kami masuk dalam penanganan penindakan. Kita ada dua mekanisme baik temuan dan laporan masyarakat. Selama laporan disampaikan secara resmi kami tidak akan menolaknya," pungkasnya.