Bey Machmudin Sebut Potensi Energi Terbarukan di Jabar Capai 192 GW

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dan keberlanjutan di Jabar mencapai 192 GW.

Terdiri dari energi angin, air, panas bumi, matahari, biomassa atau biogas. Dengan potensi tersebut, Bey menyebut, Jabar berpeluang besar menjadi pelopor transisi energi di Indonesia.

"Kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam kondisi energi ini karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa jadi potensi yang terbesar itu mungkin berapa tahun ke depan," tutur Bey dalam West Java Energy Forum (WJEF) 2024 di Bandung, Kamis (21/22/2024).

Sebagai langkah nyata mengembangkan EBT, WJES 2024 memberikan bantuan kepada tujuh SMA/SMK untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.

Bey mengutarakan, tujuan dari PLTS atap bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah.

"Baru tujuh sekolah, potensinya sangat baik, tadi disampaikan mereka sendiri bahwa mengurangi biaya operasional, termasuk membayar listrik dan sebagainya juga menambah dan juga pasti menambah pengetahuan siswanya bahwa betul-betul bisa digunakan dan mengurangi biaya operasional," jelas Bey.

PLTS atap di sekolah juga diharapkan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Jabar dengan tujuannya yaitu membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan di masa depan.

"Tentunya dengan adanya PLTS atap ini kita berharap ada perusahaan-perusahaan yang mau menyumbangkan CSR. Ini sangat baik, bisa mengurangi polusi," tandas Bey.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengatakan, besaran biaya yang dikeluarkan dalam membangun PLTS atap di SMK/SMA tersebut dimulai dari Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar.

Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Muslimin Anwar mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara global dihadapkan pada tantangan perubahan iklim.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko fisik dan transisi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan.

"Diperlukan peran bank sentral untuk dapat melakukan mitigasi risiko, antara lain memastikan ketahanan sektor keuangan. Kemudian mendukung transisi yang teratur, adil, dan berkemampuan serta memperkuat sinergi lintas otoritas," tutur dia.

Merespon hal tersebut, BI mengimplementasikan kerangka kebijakan hijau melalui 3 pilar. Yaitu pilar penguatan kebijakan makroprudensial hijau, melalui perbankan sebagai kontributor emisi karbon terbesar melalui debiturnya dengan program greening the financing dan greening the debtors.

Pilar kedua, pendalaman pasar uang hijau, memperbanyak cadangan devisa dalam bentuk obligasi hijau serta memanfaatkannya sebagai instrumen moneter.

Lalu pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau dengan membina dan mengembangkan UMKM hijau.