Alasan Pemkab Bandung Belum Alokasikan Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang akan berlangsung pada pekan depan dipastikan tidak akan ada bantuan sokongan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Diketahui, Pemkab Bandung tak mengalokasikan anggaran untuk MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Meski begitu, MBG di Kabupaten Bandung tetap akan digelar dengan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Marlan, membenarkan pada APBD 2025 Pemkab tidak mengalokasikan anggaran untuk MBG.

Hal itu lantaran hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung belum memperoleh petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis perihal pelaksanaan MBG.

"Informasi dari Badan Gizi Nasional, biaya MBG saat ini masih dari APBN. (Anggaran dukungan MBG dari APBD) belum dialokasikan karena belum ada juklak maupun juknis," katanya, dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (7/1/2025).

Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak juknis) terkait MBG, pihaknya juga menunggu komposisi anggaran.

Informasi yang didapatnya, selain dari APBN, anggaran untuk MBG juga didukung APBD Provinsi Jawa Barat.

Meski belum menganggarkan, jika dalam waktu dekat pihaknya telah memperoleh komposisi anggaran serta Juklak Juknis terkait MBG, Pemkab, lanjut dia, siap mengalokasikan anggaran untuk MBG.

"Betul (direncanakan) pada APBD 2025 perubahan. Terdapat kemungkinan (pembahasan) APBD 2025 perubahan dipercepat. Untuk anggaran masih menunggu komposisinya, karena selain APBN, sumbernya juga ada dari APBD provinsi," ujar dia.

Berdasarkan Keputusan Kepala BGN, terdapat lima Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung.

Marlan menyebutkan sejumlah titik SPPG itu ialah di Kecamatan Bojongsoang, Nagreg, Cicalengka, Ciparay, dan Rancaekek.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, memaparkan bahwa sekitar 582.000 penerima manfaat terdiri atas peserta didik PAUD, SD, SMP, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tingkat dasar.

Adapun perinciannya, sekitar 67.000 PAUD, 356.000 SD, 134.000 SMP, dan 23.000 PKBM. Jumlah itu merujuk data Dapodik.

Diketahui DPR telah menyetujui anggaran MBG tetap Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Dengan besaran alokasi itu, pemerintah menetapkan anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo meyakini bahwa alokasi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan.