Universitas Bandung Terancam Ditutup jika Masalah Berlarut-larut

BANDUNG, KOMPAS.com - Universitas Bandung perlu bergerak cepat untuk mengantisipasi percikan dari persoalan yang membelitnya.

Pasalnya, apabila hak-hak mahasiswa, dosen, dan staf tidak terpenuhi, kampus tersebut terancam ditutup.

"In prinsip ya, kalau soal hak dosen tidak terpenuhi, itu urusan mereka. Wajib menyelesaikan karena hal yang berkaitan dengan material kan mereka harus melalui apa, bisa lewat pengadilan. Nah, nanti kami memastikan jika terus tidak ada solusi, ada potensi kampus tersebut juga ditutup," kata Kepala LLDikti Wilayah IV, M.Samsuri, di kantor LLDIKTI Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/1/2025).

Dia mengatakan, jika persoalan kampus tersebut tak kunjung menemukan solusi, LLDIKTI bakal melaporkannya ke kementerian untuk menerjunkan tim evaluasi.

"Nanti kalau itu muncul, kami akan lapor ke kementerian untuk diturunkan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi kembali. Nah, nanti dari hasil evaluasi yang lebih mendalam itu," ucapnya.

Disinggung soal apakah ada jangka waktu tertentu bagi pihak pengelola kampus untuk menyelesaikan persoalannya itu, Samsuri mengatakan pertanyaan ini bisa dikonfirmasikan kepada pengelola kampus dan pihak orangtua mahasiswa.

"Nanti bisa dikonfirmasikan ya dengan yayasan dan juga pihak-pihak orangtua," katanya.

Saat ini, Samsuri memanggil pihak Yayasan Bina Administrasi yang menaungi Universitas Bandung sebagai salah satu bentuk evaluasi guna menanyakan kesanggupan dan upaya pengelola dalam merespons persoalan yang dihadapinya.

"Ini kan kami panggilnya dalam rangka evaluasi. Kami tanya kesanggupannya. Ya, tentu LLDIKTI kan sifatnya adalah preventif, coba ditanya dulu kesanggupannya seperti apa dan upayanya. Yang kami ingin minta itu dijalankan khusus pembelajarannya dengan sebaik-baiknya," kata Samsuri.

Sementara itu, adanya permintaan alih kelola yayasan, menurut Samsuri, hal itu bisa menjadi opsi.

Namun, hal itu kembali kepada keputusan pihak yayasan.

"Iya, kan itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 7. Proses alih kelola itu kan harus kesepakatan antar yayasan," ucapnya.

Dalam prosesnya, kata Samsuri, alih kelola ini diusulkan ke LLDIKTI untuk kemudian diajukan ke kementerian untuk proses alih kelola tersebut.

"Tentu kita cek siapa yang mengalih kelola, itu legalitasnya bagaimana," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penutupan tiga prodi Universitas Bandung berdampak pada pendapatan yayasan yang tidak bisa menutupi biaya operasionalnya, termasuk membayar para dosen pengajar dan staf lainnya.

Selama tujuh bulan, gaji mereka terkatung-katung bahkan belum dibayar.

Ketua Yayasan Bina Administrasi, Uce Karna Suganda, mengakui pendapatan pihak yayasan saat ini sangat minim usai ditutupnya tiga prodi, yakni S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, dan S2 Administrasi.

Padahal, ketiga prodi ini memiliki jumlah mahasiswa terbanyak.

Saat ini, yayasan mengandalkan pendapatan dari sejumlah mahasiswa aktif di fakultas yang masih berjalan.

Berbagai upaya dilakukan yayasan dalam menangani persoalan keuangan ini, yakni dengan cara patungan untuk menggaji dosen dan staf, menjajaki investor dari Korea dan Malaysia, penggabungan dua yayasan, hingga menjual salah satu gedung kampusnya.

Meski keuangan kampus kembang-kempis, Uce masih bersikeras mempertahankan Universitas Bandung.

Meski begitu, ia tak keberatan dengan munculnya permintaan alih kelola, tentu dengan catatan harus membereskan semua persoalan keuangan kampus.