Respons Guru Besar IPB Usai Dipolisikan karena Sebut Kasus Timah Rugikan Negara Rp 271 T

Bambang yang merupakan ahli lingkungan dilaporkan karena dinilai tidak berkompeten dalam menetapkan nilai kerugian negara dari kasus tata niaga timah.

Bambang merespons soal pelaporan dirinya terkait perhitungan kerugian negara tersebut.

Awalnya, ia membalas singkat pesan chat WhatsApp saat dihubungi Kompas.com.

"Saya sedang di pesawat mau take off," tulis singkat Bambang merespons pertanyaan Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Saat dihubungi kembali, Bambang enggan berkomentar lebih jauh.

Dia hanya menyampaikan secara singkat bahwa tanggapan sudah ia jawab melalui Kepala Biro Komunikasi IPB University.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi IPB University Yatri Indah Kusumastuti menyampaikan respons Bambang. 

"Untuk masalah Timah, yang berhak menjawab itu satu pintu yaitu dari Kapuspenkum Kejaksaan atau Dirdik/Dirtut. Saya taat asas," kata Bambang melalui Yatri.

Bambang Hero dilaporkan ke polisi

Diberitakan sebelumnya, Bambang yang bertastus ahli dalam penyidikan kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung dilaporkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami berharap majelis hakim menelaah lebih jauh, tidak hanya pada penilaian subyektif," kata Pengacara Hukum Andi Kusuma seusai membuat laporan pengaduan di Mapolda Bangka Belitung, Rabu (8/1/2025).

Andi menjelaskan, pelaporan Bambang Hero tidak berkaitan dengan kasus perorangan seperti Harvey Moeis.

"Kami hanya soal penghitungan kerugian negara yang perlu menjadi perhatian bersama. Soal Harvey Moeis dan lainnya tidak bisa saya komentari karena bukan klien kami," jelas Andi yang didampingi rekan pengacara Budiyono dan Eli Rebuin.

Dalam aduan tertulis yang disampaikan ke Polda Babel, Bambang dinilai tidak berkompeten dan tidak melibatkan banyak ahli dalam menetapkan nilai kerugian dalam kasus tata niaga timah periode 2015-2022.

"Belakangan ditemukan fakta bahwa Bambang Hero Saharjo tidak berkompeten dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Tidak memiliki relevansi karena yang bersangkutan adalah ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dan bukan merupakan ahli keuangan negara," ujar Andi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bangka Belitung, Kombes Nyoman Merthadana, mengatakan telah menerima laporan pengaduan terkait penghitungan kerugian dalam kasus timah.

"Benar dari pengacara ada laporan pengaduan yang tentunya kami dalami dulu," ujar Nyoman. Penolakan terhadap hasil penghitungan kerugian timah di Bangka Belitung bergulir sejak lama.

Dalam kasus korupsi timah, sejumlah tersangka sudah menjalani persidangan dan sebagian sudah divonis.