229 Sapi di Bandung Barat Terpapar PMK, 4 Ekor Mati, 10 Ekor Disembelih

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Sebanyak 229 ekor sapi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Jumlah ratusan sapi yang terkena PMK itu terhitung sejak Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Dari 229 ekor sapi, 4 ekor di antaranya mati dan 10 ekor di antaranya disembelih paksa.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Dispernakan KBB, drh Acep Rohimat, mengatakan kasus PMK mengalami lonjakan kembali sejak akhir tahun lalu hingga sekarang.

"Kasusnya naik lagi, sejak Desember sampai Januari 2025 sudah ada 229 ekor terpapar. Dari jumlah itu, ada 10 ekor dipotong paksa," ungkap Acep saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

Acep menduga, kasus PMK di Bandung Barat mewabah karena adanya kontak dengan hewan ternak yang terkena virus serupa.

Sapi yang terpapar PMK di Bandung Barat kemungkinan terpapar dari sapi baru yang masuk dari daerah pusat wabah PMK, seperti Jawa Timur maupun Jawa Barat, khususnya di wilayah Tasikmalaya dan Gatut.

"Hasil wawancara lapangan, kebanyakannya sapi baru dari Jawa karena kemungkinan sekarang peternak mulai penggemukan untuk persiapan Idul Adha," ucapnya.

Padahal, Pemkab Bandung Barat mengeklaim sudah melakukan pembatasan untuk mengantisipasi wabah PMK terjadi di Bandung Barat.

"Pembatasan lalu lintas ternak sudah kami perketat sejak dulu. Namun, para bandar selalu bandel karena ingin cari untung," kata Acep.

Sebagai upaya penanggulangan, Dispernakan menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh peternak di Bandung Barat untuk melakukan base security atau pemisahan hewan yang sakit sebagai bentuk antisipasi penularan PMK.

"Sementara, kami minta peternak untuk memisahkan hewan sakit dan hewan baru datang dengan yang lama. Lalu, pembersihan kandang dan sekitarnya serta batasi lalu lintas hewan," kata Acep.

Selain melakukan pemisahan hewan, Pemkab Bandung Barat sedang berupaya untuk menyiapkan vaksin PMK demi menekan angka penyebaran.

"Jadi, mereka (peternak) mengadakan vaksin sendiri dulu. Kalau ada, kami bantu untuk aplikasinya. Bagi peternak yang 1-2 ekor, saat ini kami lagi pengajuan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.