Tunggakan Siswa SMK Swasta di Sukabumi Hampir Rp 29 Miliar, Penyerahan Ijazah Tunggu Skema Pemerintah

SUKABUMI, KOMPAS.com – Tunggakan biaya pendidikan siswa di sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kota Sukabumi mencapai hampir Rp 29 miliar. Akibatnya, banyak ijazah yang masih tertahan di sekolah.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) Swasta SMK Kota Sukabumi Budi Supriadi mengatakan, pihak sekolah akan mengikuti arahan pemerintah terkait percepatan penyerahan ijazah. Namun, hingga kini belum ada petunjuk teknis dari dinas terkait.

“Pada dasarnya pihak sekolah swasta akan mengikuti arahan gubernur terpilih (Dedi Mulyadi). Namun, sampai sekarang belum ada arahan dari dinas terkait mekanisme penyerahan ijazah,” kata Budi di halaman Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (31/1/2025).

Budi menyebut pihaknya tengah mendata ulang jumlah ijazah yang tertahan dan besaran tunggakan yang ditinggalkan siswa.

Dari data yang dihimpun, total tunggakan di SMK swasta se-Kota Sukabumi hampir mencapai Rp 29 miliar.

“Dari beberapa SMK saja, total tunggakan hampir Rp 29 miliar. Itu akumulasi sejak sekolah-sekolah berdiri hingga sekarang. Misalnya, jika sebuah sekolah berdiri sejak 1990, berarti sudah 34 tahun sampai 2024,” ujar Budi.

Di Kota Sukabumi, terdapat sekitar 25 SMK swasta, 14 SMA swasta, dan 18 madrasah aliyah (MA) swasta, dengan total 57 sekolah setingkat SMA.

Budi menegaskan bahwa alumni yang masih memiliki tunggakan dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi dalam pengambilan ijazah.

“Yang penting orangtua berkomunikasi dengan sekolah. Saya yakin pihak sekolah tidak akan menahan ijazah dan pasti ada solusinya. Berapa pun utang siswa, pasti ada jalan keluar, dan sekolah pasti membantu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Lima Faudiamar, mengatakan akan ada skema kompensasi bagi sekolah swasta guna mempercepat penyerahan ijazah. Namun, sekolah harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap para alumninya.

“Untuk swasta nanti diverifikasi, dan akan ada kompensasi. Tapi juklak juknisnya masih perlu disusun. Minimal kita lihat dulu siapa yang menunggak, apakah benar-benar tidak mampu atau justru memanfaatkan situasi ini,” kata Lima.