Dewan Syuro PKB Sumedang Desak Pemberhentian Ketua DPC Terkait Dugaan Judi Online

SUMEDANG, KOMPAS.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumedang, Didi Suhrowardi, diduga terlibat judi online berdasarkan hasil investigasi internal Dewan Syuro dan Pengurus Tanfidziyah PKB DPC Kabupaten Sumedang.

Mengutip TribunPriangan.com, Didi juga dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan menjalankan kepemimpinan secara otoriter, bertentangan dengan prinsip kolektif-kolegial partai.

Dewan Syuro PKB Sumedang yang dipimpin KH Muhsin BZ, bersama Sekretaris Ade Jaenudin dan anggota lainnya, meminta DPP PKB segera memberhentikan Didi dari jabatannya sebagai Ketua DPC PKB Sumedang sekaligus Ketua Fraksi PKB di DPRD Sumedang.

Anggota Dewan Syuro PKB, Erbadin Sambas, membacakan hasil rapat terkait evaluasi kepemimpinan Didi. Pembacaan itu dilakukan di Kantor DPC PKB Sumedang, Senin (3/2/2025), didampingi Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq.

"Saya Erbadin Sambas, izinkan saya membacakan keputusan rapat Dewan Syuro DPC PKB Sumedang," ujarnya.

Erbadin menyebut ada lima poin utama dalam keputusan rapat tersebut, yaitu:

1. Apresiasi kepada Ketua Umum DPP PKB

Dewan Syuro PKB Sumedang memberikan penghargaan kepada kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB yang dinilai berhasil menjadikan partai lebih solid dan kuat di tingkat nasional.

2. Apresiasi kepada Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jabar

Dewan Syuro juga mengapresiasi H. Syaiful Huda atas dedikasinya dalam membawa PKB Jawa Barat semakin berkembang dengan jejaring yang kuat.

3. Ucapan Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumedang

Dewan Syuro menyampaikan selamat kepada Dony Ahmad Munir dan Fajar Aldila sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, dengan harapan kepemimpinan mereka membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

4. Permintaan Pemberhentian Didi Suhrowardi

Berdasarkan evaluasi internal dan berbagai laporan yang diterima, Dewan Syuro meminta DPP PKB segera mencopot Didi Suhrowardi dari jabatannya. Selain dugaan keterlibatan dalam judi online, ia juga dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai serta tidak menjalankan kepemimpinan secara kolektif-kolegial.

5. Pembentukan Kepengurusan Baru

Dewan Syuro mendesak DPP PKB segera membentuk kepengurusan baru yang lebih transparan dan demokratis.

Keputusan ini ditandatangani di Sumedang pada Senin (3/2/2025) oleh Ketua Dewan Syuro KH Muhsin BZ, Sekretaris Ade Jaenudin, dan anggota lainnya.

Hingga berita ini ditulis, Didi Suhrowardi belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut, meski telah dihubungi berulang kali oleh Tribun Jabar.