"Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan yang diakibatkan pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan," kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
Hal pertama, jelas Dedi, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di tiap sekolah. Pemerintah akan melakukan pendampingan administrasi.
"Khusus sekolah dasar kami kordinasi dengan bupati, walikota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan," kata Dedi.
Dia mengatakan, pengelola keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak boleh oleh kepala sekolah. Alasannya, hal ini sangat membebanka kepala sekolah.
"Beban yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah," kata Dedi.
Dia mengajak semua pihak terkait pendidikan, untuk bersama-sama menata pendidikan yang lebih baik dengan satu komitmen darinya. Komitmen tersebut bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain.
Selanjutnya, Dedi mendorong dan memberi ruang kepada sekolah, agar anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat dapat membiayai kegiatan ekstrakurikuler siswa.
"Kemudian kegiatan lain yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Nah semuanya akan kami alokasikan dengan baik dengan tujuan kita semua bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat," kata Dedi
https://bandung.kompas.com/read/2025/02/07/142513878/dedi-mulyadi-ingin-kepala-sekolah-tak-kelola-keuangan-termasuk-bos