PHRI Jabar Ingatkan Efisiensi Anggaran: Semua Teriak, Pengusaha Bertahan, Pekerja Nganggur...

BANDUNG, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran.

Dikhawatirkan, pemangkasan tersebut akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai di sektor perhotelan.

Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan efisiensi anggaran akan sangat berdampak pada tingkat okupansi hotel dan ini berpotensi menyebabkan pengusaha hotel kesulitan untuk bertahan.

Lebih lanjut, menurut dia, sektor perhotelan sangat bergantung pada anggaran pemerintah.

Sebagai contoh, okupansi hotel di Kota Bandung turun signifikan pada bulan Januari 2025 dan hanya sekitar 30 persen.

Angka tersebut tidak bisa menutup ongkos minimum yang diperlukan untuk menutup operasional sekitar 55 persen.

Dampak selanjutnya adalah ancaman pengurangan pegawai untuk menutup biaya tersebut.

"Dari Januari sampai setelah Lebaran, bila tidak dikaji ulang, kemungkinan akan ada pengurangan pegawai sebesar 50 persen. Di Kota Bandung saja ada 10.000 pegawai untuk hotel, belum restoran," ujar Dodi saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Dodi mengatakan pemerintah seharusnya melibatkan semua pihak sebelum memutuskan suatu kebijakan.

Jangan sampai nantinya akan berdampak negatif bagi sektor padat karya seperti perhotelan dan restoran.

"Bagi pengusaha hotel mungkin masih bisa bertahan, tetapi bagi para pekerja sangat berdampak karena mata pencaharian mereka yang mungkin satu-satunya hilang. Bagi karyawan hotel itu nganggur. Bukan terganggu lagi, multiplier effect kan ada vendor makanan dan lain sebagainya," katanya.

Dia menambahkan, dampak pemotongan ini tidak hanya dirasakan pengusaha hotel, tetapi juga sektor jasa pariwisata hingga UMKM.

Pastinya, tingkat kunjungan wisata pun akan menurun.

Oleh sebab itu, Dodi berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.

Selain itu, pertimbangkan juga keputusan besar yang bisa saja menjadi blunder pada kemudian hari.

"Semua (pengusaha hotel dan restoran) se-Jabar berteriak karena kebijakan ini. Bahkan, seluruh Indonesia juga berteriak soal ini," tuturnya.